Eri Cahyadi: Warga Surabaya Harus Bebas dari Pengangguran dan Tidak Ada Warga Miskin

Eri Cahyadi: Warga Surabaya Harus Bebas dari Pengangguran dan Tidak Ada Warga Miskin Eri Cahyadi (tiga dari kiri) saat berkunjung ke PP Surabaya.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Meski belum masuk pada tahapan kampanye Pilwali Surabaya, gerbong pasangan calon ErJi (Eri-Armuji) mulai bergerilya ke simpul-simpul ormas, salah satunya ke Pemuda Pancasila (PP) yang rencananya mendeklarasikan dukungan ke ErJi pada Jumat (25/9) pekan depan.

Kemarin (16/9) Eri berkunjung ke Pengurus Harian Pemuda Pancasila. Selain untuk mempersiapkan deklarasi dukungan, Eri juga berdiskusi dengan pengurus PP terkait visi misi kesejahteraan warga Surabaya ke depan.

"Pertemuan ini adalah sharing dan masukan terkait visi perkembangan dan kemajuan Surabaya nanti, terutama menyangkut persoalan pengangguran dan kemiskinan di kota Surabaya ini. Sedikit banyak terkait amdal perusahaan," ujar Samsurin Ketua DPC PBB sekaligus Ketua OKK Pemuda Pancasila, Kamis (17/9) kepada bangsaonline.com.

"Di mana banyak perusahaan atau industri yang tidak patuh pada Analisa Dampak Lingkungan atau Amdal. Harusnya jika ada invetasi baru masuk ke Surabaya, baik dalam bentuk perhotelan, pergudangan, perumahan, atau alih fungsi lahan lainnya, perusahaan tersebuat wajib merekrut tenaga kerja lokal yang terkena dampak dalam investasi tersebut," terang Surin, panggilan Samsurin.

(POLLING PILKADA SURABAYA: Siapa Cabup-Cawabup Pilihanmu?)

Dalam kesempatan yang sama, Eri mengatakan, Surabaya ke depan harus terlepas dari pengangguran dan bebas dari kemiskinan.

"Warga Surabaya bisa bekerja dengan standar kebutuhan yang diharapakan oleh perusahaan. Jadi Pemerintah Kota Surabaya nantinya akan memberikan pelatihan gratis agar warga Surabaya bisa mengasah standar SDM-SDM handal yang siap kerja," ujar Eri Cahyadi.

"Untuk ke depannya, menyikapi pengangguran dan kemiskinan ini salah satunya, kita mengutamakan 80 persen tenaga kerjanya berasal dari warga Surabaya, bukan dari luar Kota Surabaya. Lalu akan kita anggarkan 1 sampai 1,5 juta bagi RT, RW, dan LPMK, untuk mengolah data warga yang kita kuatkan dasarnya melalui Perwali, sehingga diharapkan nanti data warga yang tersaji selalu update. Dengan begitu, kita bisa mengontrol dan memberikan data warga yang belum bekerja kita berikan ke perusahaan yang terdekat," pungkas Eri. (nf/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO