Dari kiri, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Bupati Sampang Slamet Junaidi, Plt. Kepala BPWS Achmad Herry Marzuki, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, dan Asisten I Pemerintahan Pemkab Sumenep, usai penandatanganan MoU di kantor BPWS, Kota Surabaya.
“Selain itu, dalam dewan penasehat juga, kami menambahkan tokoh masyarakat yang sudah dipilih Gubernur Jawa Timur,” ujarnya.
Nantinya, lanjut Achmad Herry, pelaksanaan pembangunan di Madura akan dilakukan melalui koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah di Madura. Dengan demikian, pihaknya berharap para bupati di Madura tidak khawatir akan terjadi tumpang tindih.
“Tidak perlu merasa khawatir, karena BPWS tidak akan menggangu kewilayahan 4 kabupaten di Madura. Kami hanya ingin segera memajukan Madura secara integratif,” tukasnya.
Sementara Bupati Pamekasan Baddrut Tamam berharap, sinergitas antara 4 kabupaten di Madura bisa terus terjaga. Sehingga, pembangunan Jembatan Suramadu benar-benar bisa membawa dampak positif terhadap perekonomian dan kemajuan Madura.
“Kemiskinan memang masih ada di Madura, dan daerah tapal kuda. Saya berharap Madura ini bersaing dan mampu sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia,” katanya, Rabu (26/08/20).
Ia sepakat, bahwa pembangunan 4 kabupaten di Pulau Madura harus terintegrasi untuk mencapai kemakmuran bersama. "Dari ujung Barat hingga ujung paling Timur, bahkan imbasnya bisa ke kepulauan nantinya," katanya.
"Pemikiran saya mungkin selaras dengan bupati di Madura lainnya, bahwa Jembatan Suramadu nanti harus menjadi jembatan kesejahteraan dan jembatan kemakmuran Madura Raya," pungkasnya. (yen/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
