Perlintasan KA Kalitengah Diperbaiki, Warga Berterima Kasih ke BHS dan KAI

Koordinasi itu agar perlintasan yang bisa memicu pengendara motor jatuh tergelincir, diperbaiki. Dalam hitungan satu pekan, perbaikan sudah dilakukan. "Tidak lebih dari seminggu semuanya klir (selesai). Dan pasti nanti akan disempurnakan kalau ada yang kurang. Agar tidak terjadi lagi korban di perlintasan sebidang ini," ungkap mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

BHS berharap adanya perlintasan sebidang yang melintasi jalan raya nasional ini, mendapatkan perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. "Harus lebih diperhatikan dari sisi pengguna jalan raya maupun KA. Jadi semoga ada sinergi yang baik dan akhirnya tidak ada lagi kecelakaan atau korban lainnya," tegas BHS.

BHS menegaskan keselamatan publik merupakan nomer satu, yang dilindungi oleh UUD 1945. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan atau Zero Accident di perlintasan sebidang. Karena itu, saat diamanahi sebagai Bupati Sidoarjo, BHS bakal mengusulkan Flyover di lokasi tersebut. Tujuannya, tidak ada lagi orang terhalang KA dan KA tidak terhalang oleh masyarakat. "Jadi mereka sama-sama bisa memenuhi kebutuhannya secara lancar, baik dan selamat," tandas alumnus ITS Surabaya ini.

BHS juga meminta Dishub Sidoarjo untuk memasang Early Warning System (EWS) di sisi Timur dan Barat di perlintasan KA Kalitengah. Sehingga ada rambu peringatan saat warga keluar dari arah Desa Kalitengah.

"Ini tugasnya Dishub. Dan semoga sebelum saya jadi Bupati Sidoarjo, alat alarm ini sudah terpasang. Tapi kalau ini nanti belum selesai, jadi prioritas yang harus diselesaikan dalam program 100 hari kerja," pungkas BHS.

Sementara itu, Wakil Kepala Daop 8 Surabaya, Dicky Eka Priandana mengatakan, pihaknya sebisa mungkin membantu menyelesaikan jika masalah tersebut menjadi ranah tanggungjawabnya. Dia setuju dengan rencana BHS mengusulkan flyover di perlintasan sebidang KA Kalitengah tersebut.

"Perlintasan tidak harus sebidang sehingga harus ada perubahan infrastruktur. Hanya saja untuk pekerjaan infrastruktur itu wewenang kantor pusat termasuk pemerintah pusat," tegas Dicky. Dia pun berharap banyak calon pemimpin yang peduli dengan perlintasan dan keselamatan masyarakat, terutama menyangkut perjalanan KA. (sta/rev)