Lokasi jalan yang akan digunakan untuk proyek underpass Pemkab Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
"Jadi, bangun proyek di situ urgensinya apa coba? Padahal itu jalan nasional dan bukan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Anggarannya juga besar. Padahal, masih banyak jalan kabupaten, poros desa yang butuh disentuh, seperti di wilayah Gresik selatan," cetus ketua DPC PDIP Gresik ini.
Mujid menyarankan proyek tersebut dihentikan terlebih dahulu. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19. Seharusnya pemerintah fokus melakukan penanganan yang bersifat krusial seperti Covid-19 serta pemulihan ekonomi.
"Lebih baik stop dulu. Sambil nunggu surat Kemenhub saja. Itu kan gak penting. Gak urgen. Jika serius bangun, ya bangun RS di Gresik Selatan. Banyak juga jalan penghubung antar kecamatan yang rusak," ungkapnya.
Sementara salah satu warga BP (Bukit Pertiwi) Randuagung, Hambali selaku Ketua RW, mengaku tak pernah mendapat sosialisasi terkait adanya proyek underpass tersebut. Baik dari Dinas PUTR ataupun pemenang lelang proyek tersebut.
Padahal, lanjut dia, sesuai aturan, sebelum pengerjaan sudah seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Sebab, pembangunan underpass tersebut juga tak menguntungkan warga sekitar. Apalagi, tidak ada kompensasi ketika Balai RW dirobohkan.
"Tidak pernah diberitahu, tidak ada sosialisasi, warga juga tidak sepakat karena kehilangan balai RW yang dirobohkan. Apalagi tak menguntungkan warga di sini," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
