DPRD Pamekasan Gelar Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna bersama Wakil Bupati Pamekasan Raja'e dengan agenda mendengarkan pendapat akhir Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Dalam Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di antaranya, meminta Pemerintah Pamekasan untuk mengevaluasi sektor pelayanan kesehatan di masa pandemi dan menfasilitasi petani tembakau di Kabupaten Pamekasan.

BACA JUGA:

Menurut Halili Yasin dari Fraksi PPP, di masa pandemi ini pelayanan rumah sakit, puskesmas dan bidan seolah-olah menjadi bayangan yang menakutkan bagi masyarakat. Hal itu terbukti dengan kejadian beberapa waktu lalu di wilayah Kecamatan Palengaan.

"Masyarakat mosi tidak percaya kepada pelayanan medis, karena tenaga medis mudah menvonis orang sakit dengan gejala Corona. Terbukti, kejadian beberapa hari yang lalu di Desa Palengaan Laok, seorang bidan nyaris menjadi amukan masa," kata Halili Yasin, Rabu (29/07/20).

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan ini juga menyinggung harga tembakau di Bumi Gerbang Salam. Para petani berharap pemerintah memberikan solusi sehingga harga bahan baku rokok itu tahun ini bisa meningkat.

"Sektor pertanian seperti tembakau, seorang petani sudah bekerja keras untuk menanam tembakau. Sehingga, hal ini menjadi tugas berat Bupati Pamekasan dalam memfasilitasi dan memberikan kehidupan yang layak kepada petani tembakau," ucap Halili.