Peserta aksi saat di depan Gedung DPRD Sampang.
Ada empat tuntutan yang disampaikan saat aksi. Pertama, mengutuk dan menolak segala upaya apa pun yang merusak Pancasila sebagai konsensi para founding fathers bangsa Indonesia, baik yang dilakukan secara individu, kelompok, maupun lembaga pemerintah.
Menolak terhadap hidupnya ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme di Bumi Nusantara, baik secara gerakan masyarakat maupun politik. Mendesak pihak berwenang untuk tidak hanya menunda pembahasan RUU HIP, akan tetapi membatalkan RUU HIP secara permanen.
"Siapa pun dalang di balik munculnya wacana serta pembahasan RUU HIP di DPR agar diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia," tandasnya.
Beberapa poin dari pernyataan sikap para ulama dan habaib, diberikan kepada Ketua DPRD Sampang, Fadol agar dikirimkan langsung ke DPR RI.
Sementara itu, Ketua DPRD Sampang, Fadol yang menemui massa di depan Kantor DPRD Sampang mengatakan, surat penyataan sikap dari ulama dan habaib di Sampang terkait penolakan RUU HIP akan segera dikirimkan kepada DPR pusat. Harapannya, tentu bisa segera ada tindak lanjut dan kejelasan dari pusat.
“Hari ini juga surat itu kami kirim ke DPR RI melalui telegram dan disaksikan seluruh anggota DPRD dan ulama serta habaib,” pungkasnya. (hri/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
