F-Nasdem: Proyek Normalisasi Kali Lamong Jangan Tersandera Pandemi Covid-19

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa, mengingatkan agar proyek normalisasi Kali Lamong bisa terus dilanjutkan meski kondisi saat ini pandemik virus Corona (Covid-19).

"Sebab, masyarakat Gresik Selatan telah lama menunggu realisasi proyek normalisasi Kali Lamong. Saya kira proyek normalisasi Kali Lamong jangan sampai tersandera pendemi Covid-19. Sehingga, pemerintah melupakan proyek yang telah berpuluh tahun dinantikan masyarakat Gresik ini," ujar Musa kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (7/6).

Menurut Musa, proyek normalisasi Kali Lamong adalah proyek kerakyatan, karena sangat bersentuhan langsung dengan nasib masyarakat Gresik Selatan. "Jadi, saat ini masyarakat ingin membuktikan pemerintah serius atau tidak untuk mewujudkan proyek normalisasi Kali Lamong," ungkap Sekretaris DPD Nasdem Gresik ini.

Musa menegaskan bahwa proyek normalisasi Kali Lamong merupakan program mendesak di tahun 2021. "Tidak ada alasan untuk mengabaikan Kali Lamong. Sebab, saat ini pandemi Covid-19 sudah ditangani Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," katanya.

Terkait peran Pemkab Gresik, menurut Musa, juga sangat mampu untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 216 miliar untuk pembebasan lahan. Sebab, untuk penanganan Covid-19 saja, Pemkab Gresik mampu mengalokasikan anggaran Rp 298 miliar. 

"DPRD akan terus akan mengawal keseriusan Pemkab Gresik menormalisasi Kali Lamong. DPRD akan melanjutkan interpelasi Bupati Sambari Halim Radianto terkait penanganan Kali Lamong. Sesuai jadwal, interpelasi dilanjutkan antara 20-25 Juni," tegasnya.

Mengacu data dari Balai Besar Bengawan Solo (BBWS), Kali Lamong membentang di Kabupaten Gresik sepanjang 64 km. Kali Lamong melintasi 24 desa di 5 kecamatan, yakni Balongpangang, Benjeng, Cerme, Menganti dan Kebomas.

Namun, kondisi Kali Lamong saat ini mengalami pendangkalan, sehingga hanya mampu menampung debit air 250 m3 per detik. Sementara air hujan yang masuk rata-rata 700 m3 per detik, sehingga meluap.

Untuk mewujudkan normalisasi, total lahan yang dibutuhkan untuk dibebaskan seluas 109,66 hektare. Sedangkan total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek tersebut sekira Rp 1,04 triliun per tahun 2020. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News