Sambut New Normal, Ketua DPRD Lamongan Desak Pemkab Perhatikan Pesantren

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H. Abdul Ghofur memberikan perhatian serius terkait keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren (ponpes) menyusul kebijakan pemerintah untuk mulai menerapkan new normal.

"Terkait hal ini, saya mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lamongan segera merancang skema new normal pendidikan di Ponpes," ujar Ghofur, Kamis (28/5) petang.

Dijelaskan Ghofur, skema new normal harus segera dirancang agar aktivitas di pesantren terhindar dari penyebaran virus Corona (Covid-19).

“Kami mendorong dan berharap kepada Pemkab Lamongan, selain pendidikan formal di sektor pendidikan, Ponpes dapat normal kembali pola pendidikannya. Normal dalam arti tentu menyesuaikan dengan pola baru yakni new normal. Skemanya seperti apa, mengikuti dari Gugus Tugas Covid-19,” ungkap Ghofur yang juga Ketua DPC PKB Lamongan ini.

Dengan pola new normal, Ghofur mendorong kepada pemerintah agar segera menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk ponpes. Tes massal Covid-19 untuk para santri dan pengajar juga diharapkannya dapat dilakukan.

“Seperti disediakan tempat cuci tangan. Kemudian santri dan santriwati yang mau masuk pondok untuk dilakukan rapid test. Di sini kami sangat berharap dan mendorong Pemkab memerhatikan betul keberadaan Ponpes,” tegasnya.

Selain itu kata Ghofur, pemerintah harus memerhatikan pesantren di masa penerapan kebijakan tatanan hidup normal baru (new normal) saat pandemi Covid-19.

Masiih kata Ghofur, dirinya merespons saat Ketua Tim Pengawas Gugus Tugas Gus Muhaimin Iskandar menggelar rapat virtual dengan pondok-pondok pesantren di Jawa pada Rabu (27/5) malam. Rapat itu di antaranya diikuti oleh para kiai Pondok Tambak Beras, Ploso, Lirboyo, serta Buntet Cirebon.

Dalam rapat itu, para kiai menyampaikan langsung kepada Gus Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI bahwa ponpes akan mulai melaksanakan pendidikannya pada bulan Syawal ini. Namun, keadaan masih belum kondusif, protokol kesehatan di pondok juga masih perlu ditata.

“Pesantren harus dipikirkan pemerintah. Pemerintah harus memikirkan keselamatan santri, ustadz, dan kiai. Rapid test dan alat kesehatan harus disediakan pemerintah di lingkungan pondok pesantren,” pungkasnya. (qom/ian) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News