Cegah Dipolitisir Pejabat, Anggota DPRD Jatim Minta Data Penerima Bansos Berdasar Musdes

Cegah Dipolitisir Pejabat, Anggota DPRD Jatim Minta Data Penerima Bansos Berdasar Musdes Achmad Amir Aslichin. foto: ist

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi B DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin menyatakan menyarankan pemerintah desa (pemdes) dan pemerintah kelurahan (pemkel) hingga RT dilibatkan maksimal dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

Apalagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik diperpanjang. Peran maksimal itu di antaranya dalam penyaluran bansos ke masyarakat.

Kata Achmad Amir Aslichin, bansos dari pemerintah pusat, pemprov, pemkot, dan pemkab maupun dari pengusaha sebaiknya disalurkan langsung ke pemdes atau pemkel. Hasil keputusan muskel dan musdes akan tepat sasaran menyentuh masyarakat yang membutuhkan. 

"Pembagian bansos akan semakin maksimal,” ujar Mas Iin, panggilan karib Achmad Amir Aslichin, Jumat (15/5).

Menurutnya, bila bansos dilewatkan atau dikelola oleh instansi pemprov, pemkot, dan pemkab sudah banyak ditemui untuk dimanfaatkan kepentingan politis para pejabatnya. Mulai pemasangan foto hingga klaim jasa perjuangannya. Hal itu sangat ironis dan memprihatinkan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan, usulan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo terkait data penerima bansos dengan menggunakan musdes harus dipertimbangkan. Usulan tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini. “Mereka yang tahu siapa yang layak dan berhak menerima bantuan,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode ini juga meminta agar ada revisi anggaran penanganan Covid-19. Di antaranya, anggaran pengadaan barang diharapkan bisa disalurkan langsung ke pemdes/pemkel baik itu bantuan dari APBD provinsi maupun pemkot dan pemkab.

Panitia pengadaannya harus bisa mengakomodir semua potensi warga setempat sebagai pihak yang layak sebagai penyedia barangnya. Sehingga bisa memutar roda perekonomian di desa atau kelurahan setempat.

“Selama ini masyarakat desa atau kelurahan hanya sebagai penerima bantuan saja. Sedangkan keuntungan ekonomisnya dinikmati oleh para pengusaha,” ungkap alumnus Universitas Airlangga (Unair) ini. (sta/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO