Suasana paripurna dengan agenda penyerahan rekomendasi LKPj kepala daerah akhir tahun anggaran 2019. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Rekomendasi itu juga menyorot rendahnya anggaran di bidang pendidikan di luar transfer daerah (bersumber murni APBD). "Gresik masuk ranking ke-34 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur," terangnya.
"Kondisi tersebut menunjukkan Bupati tak mampu mengarahkan kinerja aparatur di setiap OPD agar bekerja berdasarkan target hasil kerja yang bermanfaat untuk rakyat," katanya.
Untuk itu, DPRD berharap bupati menanggapi rekomendasi tersebut dalam perumusan Perubahan RKPD 2019, maupun dalam upaya refocusing kebijakan pembangunan dan penganggaran Tahun 2021.
"Bupati dan jajarannya memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Gresik, baik dalam bentuk perbaikan tata laksana pemerintahan daerah," katanya.
DPRD juga meminta agar Bupati mewujudkan visi dan misi pembangunan Gresik 2016-2021."Kami juga meminta agar aparatur birokrasi Pemkab Gresik tidak bekerja apa adanya, asal menghabiskan anggaran. Namun, harus bekerja dengan indikator terselesaikannya masalah demi masalah pembangunan daerah. Di sinilah sesungguhnya semangat dan komitmen DPRD Gresik dalam mendampingi Bupati dan Wakil Bupati, dan jajaran aparatur birokrasi Gresik bagaimana untuk mencapai tujuan pembangunan 2016-2021, agar kepemimpinan Bupati dalam mengendalikan pemerintahan bisa transparan dan akuntabel," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
