Sabtu, 06 Juni 2020 21:42

Komisi I Ingatkan Bupati Sambari: Tak Boleh Lakukan Mutasi Pejabat Jelang Pilbup 2020

Selasa, 10 Maret 2020 10:51 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Komisi I Ingatkan Bupati Sambari: Tak Boleh Lakukan Mutasi Pejabat Jelang Pilbup 2020
Ketua Komisi I DPRD Gresik, Jumanto (kiri) bersama Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani, dan Wongso Negoro saat memberikan keterangan pers. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi I DPRD Gresik, Jumanto mengingatkan Bupati Sambari Halim Radianto menjelang pelaksanaan Pilbup Gresik 2020, agar tak melakukan mutasi pejabat.

"Saya mengingatkan kepada Pemkab Gresik, khususnya Pak Bupati tak boleh mutasi pejabat delapan bulan menjelang pelaksanaan Pilbup Gresik 23 September," ujar Jumanto kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (10/3).

"Hal ini sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian yang mengeluarkan larangan kepala daerah melakukan mutasi pejabat jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," imbuhnya.

Larangan Mandagri tersebut telah dituangkan dalam surat edaran (SE) Kemendagri. Nomor 273/487/SJ, tertanggal 21 Januari 2020, tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

SE itu berlaku selama delapan bulan sejak Januari 2020 hingga pencoblosan 23 September. "Jadi, larangan Mendagri ini dikeluarkan dalam rangka menjaga netralitas ASN/PNS saat berlangsungnya Pilkada serentak," papar Anggota Fraksi PDIP ini.

"Jangan sampai menjelang pilkada serentak ini dimanfaatkan kepala daerah untuk mutasi pejabat atau ASN yang pro calon incumbent," ungkapnya.

Jumanto juga menjelaskan, bahwa larangan kepala daerah melakukan mutasi berpedoman pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pilkada. Mengacu peraturan itu, mutasi pejabat oleh kepala daerah dilarang, kecuali atas izin Kemendagri.

"Jadi, tak diperbolehkan dilaksanakan pemindahan, mutasi pejabat di daerah yang ada pilkadanya, kecuali ada izin pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," urai Jumanto.

Ia mengutip pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, yang menyebutkan larangan pejabat melakukan mutasi sebelum penetapan pasangan calon (paslon) pilkada.

Tepatnya, mulai Januari 2020. Kemudian Pasal 190 menyebut orang yang melanggar diancam penjara maksimal enam bulan dan dan denda Rp 6 juta.

Namun demikian, tambah Jumanto, Mendagri memberikan toleransi bagi kepala daerah yang wilayahnya menggelar pilkada serentak untuk pengisian jabatan. "Jadi, ada pengecualian untuk pengisian jabatan kosong. Misalnya ada pejabat meninggal dunia, sakit, atau tak dapat menjalankan tugasnya. Namun, pengisian jabatan itu tetap harus melalui persetujuan Kemendagri," terangnya.

Pada kesempatan ini, Jumanto juga menyatakan bahwa SE Mendagri juga melarang kepala daerah mengganti ASN yang ditugaskan membantu di kesekretariatan penyelenggara pemilu daerah (KPU).

Langkah ini dilakukan, karena Mendagri tidak ingin kepala daerah mengganggu kinerja penyelenggara pemilu menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Jangan sampai penyelenggara pemilu di daerah, terutama kesekretariatan yang menjadi jantungnya KPU dirombak delapan bulan sebelum pelaksanaan Pilkada, sehingga dapat mengganggu kinerja di lembaga penyelenggara Pilkada," pungkasnya. (hud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Selasa, 02 Juni 2020 23:45 WIB
Oleh: M. Cholil NafisItulah kemudahan ajaran Islam. Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit, (yassiru wa la tu’assiru). Demikian prinsip ajaran Islam yang beradaptasi dengan kondisi dan zaman. Begitu juga soal pelaksanaan ibadah haji yang meny...
Minggu, 31 Mei 2020 18:02 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 03 Juni 2020 11:08 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said MA. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <...