Direktur LBH FT Nilai DPRD Gresik Tak Perlu Bentuk Pansus Kali Lamong

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur LBH Fajar Trilaksana (FT) Andi Fajar Yulianto merespons usulan sejumah fraksi DPRD Gresik membentuk panitia khusus (Pansus) Penanganan Banjir Kali Lamong.

Menurut Fajar, pembentukan pansus itu tak perlu. Sebab, pemerintah daerah (Pemda) Gresik sudah membentuk Tim Penanganan Banjir Kali Lamong.

"Di dalam tim itu sudah ada Balai Besar Wilayah Solo (BBWS), dan instansi terkait lain. Sehingga, DPRD tidak berlu bentuk pansus," ujar Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (31/1).

Untuk itu, menurut Fajar, DPRD lebih baik memaksimalkan fungsi pengawasan dan mengoptimalkan dukungan anggaran yang diperlukan untuk teknis pengendalian banjir bersama Pemda.

"Dalam penanganan Banjir Kali Lamong, Kabupaten Gresik tak sendirian. Sebab, ada karesidenan Bojonegoro yang di dalamnya ada Kabupaten Lamongan, dan Mojokerto yang harus sama-sama turut berpikir dan mengupayakan pengendalian dan normalisasi Kali Lamong," ungkapnya.

"Apalagi, sudah ada regulasi Perpres No. 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi nasional di kawasan Gerbangkertosusila. Dalam Perpres itu, penanganan banjir Kali Lamong masuk dalam tiga program prioritas nasional di wilayah Gerbangkertosusila," terang Sekretaris DPC Peradi Gresik ini.

"Kalau wilayah tersebut (Gerbangkertosusila, Red) terjadi banjir, maka bisa mengganggu program pemerintah. Makanya, Pemerintah Jatim dan pemerintah pusat sangat berkepentingan untuk menuntaskan banjir Kali Lamong," urai pria yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Pemerintah Pusat, tambah Fajar, juga telah menetapkan penanganan banjir Kali Lamong dalam program nasional percepatan pengendalian banjir Kali Lamong. "Untuk itu, yang diperlukan dalam penanganan banjir Kali Lomong adalah sinergitas antar wilayah yang dilalui anak Sungai Bengawan Solo dan pihak terkait. Bukan pansus yang dibutuhkan," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News