Pimpinan DPRD bersama tenaga ahli dari Unmuh Malang saat pendalaman laporan kinerja 2019. foto: ist.
Sejumlah persoalan publik juga menjadi atensi DPRD untuk dievaluasi. Mulai soal pendidikan, kesehatan, pengangguran, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan persoalan lain.
Selain itu, pembangunan infrastuktur berupa pembangunan jalan, saluran air, sarana irigasi untuk meningkatkan pertanian, juga tak luput dari pendalaman kinerja pimpinan DPRD. "Begitu juga Pendapatan Daerah (PD) yang menjadi sumber kekuatan APBD sebagai penopang biaya pembangunan," jelasnya.
Menurut Anha, dari persoalan tersebut, pengangguran dan kemiskinan yang paling menjadi atensi khusus DPRD dan harus cepat dicarikan solusi konkret. Apalagi, tuntutan masyarakat agar Pemerintah segera menuntaskan problem itu semakin kuat.
Bahkan, banyak kalangan masyarakat, khususnya para pemangku kebijakan di desa yang mengkhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran di desa mereka yang cenderung naik.
Hal ini seiring dengan kian banyaknya para pekerja baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja dari sejumlah daerah yang pulang kampung (pulkam) dari tempat mereka bekerja karena sudah tak dipekerjakan.
"Fenomena ini akan menjadi ancaman akan makin banyaknya pengangguran. Kalau hal ini tak cepat diatasi, maka jumlah warga miskin di Kabupaten Gresik kian mengancam. Itu contoh sebagian kecil yang tengah kami dalami dalam kinerja DPRD di tahun 2019 yang akan kami berikan catatan, rumusan, dan rekomendasi terhadap pemerintah untuk perbaikan kinerja sebagai pijakan perbaikan kinerja di tahun 2020," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
