Soal Kekurangan Anggaran Museum, Omah Munir Berharap Masuk PAK Provinsi

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Pembangunan Museum HAM Munir di Kota Batu yang terancam molor gara-gara terkendala anggaran, mendapat tanggapan serius Mufti Makarimal Ahlaq, Ketua Yayasan Omah Munir. Menurutnya, saat ini masalah anggarannya masih dibicarakan dengan pihak Pemeritah Provinsi Jatim.

"Ya, saat ini soal anggaran masih dibicarakan karena untuk bangunan saja kemungkinan lebih Rp 10 miliar. Belum untuk konten museumnya," ujar Mufti pada BANGSAONLINE.com, Sabtu (7/12).

Tentang anggaran yang hanya cair Rp 5,4 miliar dari Pemprov Jatim, Mufti tidak banyak berkomentar. Menurutnya, hal itu menjadi wewenang pemprov. Yang jelas, kata dia, pendirian museum ini mendapat dukungan Pemprov Jatim, termasuk publik untuk bangunan dan isinya. "Kami juga berterima kasih kepada Pemkot Batu yang telah membantu pengadaan tanah museum ini," jelasnya.

Seperti diberitakan, proses pembangunan museum HAM Munir di Batu terancam molor karena dari anggaran Rp 10 miliar yang diajukan, saat ini hanya cair Rp 5,4 miliar dari Pemprov Jatim. Pemerintah Kota Batu juga tidak bisa sharing anggaran karena terbentur aturan. Itu berarti, sisa kekurangannya harus bersumber yang sama, yaitu harus dari bantaun keuangan provinsi.

Ditanya kemungkinan sisa anggaran pembangunan museum HAM Munir akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dalam APBD 2020 Pemprov Jatim, Mufti justru berharap kekurangan anggarannya bisa masuk PAK APBD provinsi. "Karena proses anggarannya di pemprov, saya pasrah sajalah. Kalau pun nanti masuk dalam PAK tahun 2020, saya bersyukur," ungkapnya.

Dijelaskan Mufti, dibangunnya museum HAM Munir ini karena ada dua faktor. Yakni sebagai media edukasi HAM, di mana salah satu cita-cita almarhum Munir adalah mendorong pendidikan HAM bagi semua kalangan agar upaya penghormatan HAM dan penghentian pelanggaran HAM terwujud. Karenanya Omah Munir selain membuat museum juga membuat program pendidikan HAM untuk siswa dan mahasiswa.

Alasan kedua, sebagai memorialisasi sejarah penegakan dan pelanggaran HAM, agar kedepan publik memahami dan ikut mendukung gerakan HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM. (asa/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News