Bupati Trenggalek: Laporkan Bila Ada Oknum Pejabat PMD dan Inspektorat yang Minta Jatah

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Bupati Trenggalek Moh. Nur Arifin menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap seseorang yang mengganggu inovasi, menakut-nakuti pegawai lainnya, serta melakukan pemerasan.

"Saya tidak akan memberikan toleransi kepada orang yang menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras dan saya sampaikan ini secara terbuka," kata Arifin saat memberikan sambutan di acara forum konsolidasi forkopimda dengan tiga pilar desa dan kecamatan yang digelar di pendopo Kabupaten Trenggalek, Senin (2/12).

BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu, Bupati Arifin juga mengingatkan para pejabat di Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat untuk tidak menunggu kesalahan yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

"Saya ingatkan kepada pejabat di Dinas PMD, kepada pejabat di inspektorat, tolong jangan dibiarkan kepala desa jalan dulu, ditunggu salahnya, baru ditakut-takuti. Kalau bisa, berikan dukungan pada desa biar mereka berani berinovasi. Kalau mereka tanya, pak gimana caranya biar Dana Desa bisa jadi modal BUMDes bersama, tolong camat koordinasikan, tolong PMD dan Inspektorat satu kajian hukum. Kalau di level PMD dan Inspektorat tidak bisa menghasilkan satu fatwa hukum, tolong mintakan legal opinion yang lebih tinggi, ke kejaksaan dan kepolisian," papar Arifin.

Bupati Arifin juga berpesan kepada para Kepala Desa, agar melapor pada dirinya apabila ada oknum pejabat baik di DPMD maupun di Inspektorat yang meminta jatah berupa uang dari pencairan Dana Desa.

"Kalau ada di sini setiap pencairan (Dana Desa) kemudian PMD minta persenan atau Inspektorat, untuk kemudian memberikan evaluasi keuangan agar baik dan segala macam, kok ada yang dimintai apakah kepala desa langsung atau perangkatnya, tolong laporkan ke saya langsung, saya tidak akan memberikan toleransi," tandasnya. (man/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News