Dewan Kunker, Ribuan AKD dan PDI Gresik Urung Demo Hari ini

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ribuan Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) batal ngeluruk kantor Pemkab Gresik, Selasa (19/11) hari ini. Mereka mengundur jadwal demo terhadap Bupati Sambari Halim Radianto dan DPRD pada Rabu (20/11), besok.

Ketua AKD Kabupaten Gresik, Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (19/11), mengatakan dirinya sudah bertemu Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani terkait perubahan jadwal demo ini.

"Intinya DPRD tak bisa menemui lantaran tengah ada kunjungan kerja luar daerah (KKLD) di Semarang Senin-Rabu. DPRD baru bisa menemui Rabu siang. Makanya, aksi kami undur Rabu," ungkapnya.

Nurul Yatim menyatakan, bahwa izin aksi ribuan AKD dan PPDI sudah dikantongi dari Polres Gresik. "Soal izin sudah klir, tak ada masalah," urai Kepala Desa Baron Kecamatan Dukun ini.

Diketahui, aksi ribuan AKD dan PPDI ini untuk memprotes pengurangan bantuan keuangan (BK) ke desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab, pengurangan ADD bisa berimplikasi terhadap sejumlah kegiatan pemerintahan desa (Pemdes), seperti penghasilan tetap (siltap) para perangkat.

Menurut Nurul Yatim, aksi itu juga untuk menagih janji Bupati Sambari yang pernah menjanjikan penggantian kendaraan operasional roda 2. "Namun, faktanya hingga saat ini tak diwujudkan. Padahal, kendaraan yang dipakai perangkat desa bantuan Pemkab Gresik sudah tak layak karena sudah berusia 12 tahun. Saya sudah pernah menghadap kepada Pak Bupati Sambari dan dijanjikan kendaraan operasional berupa mobil. Tapi, tak ada realisasinya," pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani menyatakan siap menerima dan menampung tuntutan AKD dan PPDI. "Hari Rabu (20/11) sekira pukul 13.00 WIB, kami harus sepakat karena keberadaan pemerintahan desa sangat penting. Saya minta ajak kepala desa dan perangkat untuk datang ke dewan," ujarnya saat dikonfirmasi terkait jadwal demo AKD dan PDI.

"Rapat harus ada keputusan bersama yang memuaskan semua pihak. Anggaran ADD masih ada tahap finalisasi pada R-APBD 2020. Di situ, nanti akan kami naikkan ADD. Termasuk sebelum Perda APBD 2020 dikirimkan ke Gubernur Jatim untuk verifikasi," pungkas politikus muda PKB ini. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News