Tasyakuran Kemenangan, PKB Gresik Target 18 Kursi di Pileg 2024

Tasyakuran Kemenangan, PKB Gresik Target 18 Kursi di Pileg 2024 Ketua DPC PKB Gresik Moh. Qosim menyerahkan potongan tumpeng pada calon Ketua DPRD Fandi Ahmad Yani. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPC PKB Kabupaten Gresik menggelar tasyakuran kemenangan Pileg 2019 di kantor DPC PKB setempat, Jalan RA. Kartini, Gresik, Jumat (6/9) sore.

Acara ini dihadiri Ketua DPC PKB Moh. Qosim, Sekretaris Dewan Syuro KH. Agus Ma'mun Zein, Sekretaris Imron Rosyadi, Ketua LPP DPW PKB Fauzan Ahmadi, anggota FKB DPRD Gresik, dan sejumlah pengurus.

Dalam sambutannya, Moh. Qosim menyatakan kemenangan PKB dalam Pileg 2019 tak lepas dari kekompakan semua nahkoda PKB. "Dengan soliditas ini PKB yang asalnya pada Pileg 2014 mendapatkan 8 kursi, pada Pileg 2019 mendapatkan 13 kursi," kata Qosim.

Untuk itu, dia meminta kepada semua pengurus dan warga PKB agar menjaga kekompakan tersebut. "Saya yakin dengan kekompakan, pada Pileg 2024 PKB akan bisa raih 18 kursi seperti Pileg 1999. Perolehan kursi ini adalah nyicil. Tabungan. Mudah-mudahan 2024 kembali 18 kursi," ucapnya.

Untuk mewujudkan target itu, Qosim menyatakan akan terus melakukan pembenahan internal. "Pembenahan di tingkat DPAC hingga DPC terus kita lakukan. Saya minta agar jangan sampai personal profit, tapi pengabdian untuk partai dan masyarakat," terang Wabup Gresik ini.

Dalam kesempatan itu, Qosim juga meminta 13 kader yang terpilih sebagai anggota DPRD benar-benar bisa memainkan politik anggaran untuk kebesaran PKB. "Saya minta agar teman-teman PKB di DPRD bisa berperan aktif dalam anggaran untuk membantu kepentingan PKB, kepentingan NU, dan kepentingan masyarakat Gresik," pintanya.

"Harus banyak berbuat untuk nahdliyin. Manfaatkan program pokir, dan Jasmas untuk kebesaran partai, NU, dan membantu masyarakat," tambahnya.

Qosim juga mengimbau kepada para anggota dewan dari PKB agar memfasilitasi dan memperjuangkan program-program yang diajukan NU seperti pembangunan untuk kantor, pondok pesantren (Ponpes), pertanian, kesehatan, dan lainnya. "Hal ini agar keberadaan DPRD tak seperti wujuduhu kaadamihi (keberadaannya seperti ketidakadaannya)," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO