Gubernur Khofifah saat memaparkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jatim (RPIP) saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) dan Bank Indonesia (BI) yang digelar di Gedung Thamrin, BI, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta, Rabu(4/9) sore. foto: istimewa/ bangsaonline.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan paparan tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jatim (RPIP) saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) dan Bank Indonesia (BI) yang digelar di Gedung Thamrin, BI, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta, Rabu (4/9) sore.
Paparan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah di hadapan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
BACA JUGA:
- Adhy Karyono Jamin Investasi di Jawa Timur Menguntungkan
- Bertemu Dubes Thailand, Khofifah Bahas Peningkatan Kerja Sama di Sejumlah Sektor
- Adhy Harap Kepala BI Jatim yang Baru Bisa Perkuat Kolaborasi Pertumbuhan dan Digitalisasi Ekonomi
- Hadiri HUT ke-64 Kaisar Jepang, Pj. Gubernur Adhy Dorong Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor
Khofifah menjelaskan, bahwa industri andalan Jatim yang pertama yaitu makanan dan minuman. Baru kemudian diikuti antara lain industri tekstil dan alas kaki, industri kertas, industri farmasi, kimia dan tradisional, industri barang dari karet dan plastic, serta industri alat angkutan.
“Sektor industri unggulan Jatim adalah mamin, tekstil dan produk tekstil dan alas kaki. Sedangkan industri penunjangnya yaitu industri barang modal, komponen dan bahan penolong,” tutur orang nomor satu di Jatim ini.
Khofifah menambahkan, terkait industri alas kaki, dirinya memberikan perhatian lebih karena potensi eksportnya saat ini cukup tinggi dan termasuk kategori padat karya dan sebagian besar berada di ring satu. Oleh sebab itu, pihaknya meminta adanya kebijakan dari pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan insentif mengingat UMR ring satu di Jatim relatif lebih tinggi dari sekitarnya. Sehingga insentif bagi industri padat karya dan berorientasi eksport perlu mendapat insentif khusus.
Hal ini hendaknya juga berlaku bagi industri di luar alas kaki yang masuk kategori padat karya serta berorientasi eksport lainnya.
“Dukungan dari pemerintah pusat ini penting dilakukan untuk mengurangi adanya mekanisasi khususnya pada industri padat karya seperti industri alas kaki. Dengan demikian, kebijakan di ring 1 utamanya terkait disparitas upah tetap bisa diikuti industri padat karya,” ujar Mantan Menteri Sosial pada era Kabinet Kerja ini.
Untuk kondisi existing kawasan industri, Khofifah menjelaskan, total kawasan industri di Jatim mencapai 5.066,5 Ha. Salah satu kawasan yang wilayahnya cukup luas yaitu PT. Java Integrated Industrial Ports Estate (JIIPE) seluas 2.933 Ha. JIIPE sendiri merupakan kawasan terintegrasi mulai dari kawasan industri, hunian, dan dukungan fasilitas pelabuhan laut.
“Pengembangan kawasan industri di Jatim sebesar 31.748,78 Ha, yang tersebar di beberapa wilayah Jatim diantanya Gresik, Paduruan, Surabaya, Sudoarjo, Jombang, Mojokerto, Lamongan, dan Madiun,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Lebih lanjut disampaikan, di Jatim juga telah terdapat 7 klaster pengembangan wilayah dan potensi investasi. Salah satunya yakni klaster metropolitan untuk sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa yang terdiri dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan.
