Foto: Biro Pemprov Jatim
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan data bahwa pada tahun 2019 Tingkat Inklusi Keuangan Jawa Timur mencapai 87,96%, sedangkan nasional berada di 76,19%. Sementara Tingkat Literasi Keuangan Jatim di tahun tersebut telah berada di angka 48,95%, sedangkan nasional 38,03%.
Pada tahun 2022, angka tersebut mengalami kenaikan. Tingkat Inklusi Keuangan Jawa Timur tahun 2022 naik mencapai 92,99%, sedangkan nasional berada di 85,10%. Sementara Tingkat Literasi Keuangan Jatim di tahun tersebut telah berada di angka 55,33%, sedangkan nasional 49,68%.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa konsistensi ini merupakan buah kerja keras, komitmen, dan sinergitas yang terjalin antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran samping seperti OJK dan BI.
Gubernur Khofifah terus mendorong semua pihak terkait agar literasi keuangan di Jawa Timur bisa semakin ditingkatkan hingga mendekati angka inklusi keuangan.
"PR kita adalah literasi keuangan, maka proses edukasi demi edukasi perlu dilakukan oleh kita semua bersama-sama," kata Khofifah, Sabtu (30/12/2023).
Menurut dia, untuk meningkatkan literasi keuangan, maka yang harus didorong tidak hanya literasi keuangan tetapi juga literasi digital. Karena saat ini literasi digital adalah sebuah keniscayaan, mengingat semua aspek kehidupan pasti bersinggungan dengan digital system.
"Kita perlu melakukan secara lebih sistemik, lebih komprehensif. Tidak perlu menunggu siapa-siapa karena pada dasarnya kita semua punya team work yang sama-sama advancenya," tegasnya.
Perempuan berjilbab itu optimistis persoalan koneksitas di daerah-daerah tidak menghalangi penerapan sistem digitalisasi. Sebab, menurut dia, bercermin pada saat Pandemi Covid-19 melanda sebelumnya, ternyata aktivitas-aktivitas masyarakat yang dilakukan secara daring tetap bisa dijalankan dengan baik.
"Saat pandemi Covid-19 lalu terbukti kita bisa menembus batasan-batasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa apapun kondisinya, ketika ada komitmen dan kesungguhan maka dapat dicari solusinya," ungkapnya.
"Artinya kita punya komitmen dan kemampuan yang sama untuk mendorong bagaimana digital ecosystem itu menjadi bagian dari penguat dari seluruh layanan publik kita termasuk adalah bagaimana membangun akselerasi percepatan keuangan daerah di masing-masing tempat di mana kita bertugas," imbuhnya.
