Soal Demo Sejumlah Massa yang Meminta Data Penerima BPNT dan PKH, Begini Tanggapan Dewan

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - KH. Djamhuri, anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons aksi masyarakat di BRI dan Dinsos yang menuntut keterbukaan data penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia berjanji akan menindaklanjuti protes warga, apabila nantinya alat kelengkapan dewan (AKD) sudah terbentuk. "Jika komisi sudah terbentuk dan saya di ada Komisi B, maka akan saya panggil Bank Rakyat Indonesia (BRI). Komisi B kan sebagai mitra Bank Pemerintah dan Non Pemerintah, sehingga perlu memminta keterangannya," tutur KH. Djamhuri yang dihubungi BANGSAONLINE.com via WhatsApp, Rabu (4/9).

Menurutnya, Program BPNT dan PKH sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan. Apalagi berdampak langsung kepada masyarakat. "Maka data tersebut harus update agar penerima tersebut tepat sasaran," jelas Djamhuri.

Pria yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mannan ini meminta BRI dan Dinsos transparan terkait data penerima BPNT dan PKH. "Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan prasangka yang buruk di masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Sudono Kepala BRI Cabang Bangkalan telah menjelaskan jika pihaknya tidak bisa memberikan data tersebut secara terbuka. Pasalnya, BRI sebagai salah satu bank negara hanya ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), sebagai penyalur dana bansos untuk wilayah Kabupaten Bangkalan.

"Hal ini sudah menjadi MoU antara bank BRI dengan Kementerian Sosial. BRI hanya memiliki kewenangan untuk menyiapkan rekening, buku tabungan, dan ATM. Perihal komunikasi penerimaan ke desa-desa, itu sepenuhnya kewenangan Kemensos, di mana di sini diwakili oleh Dinas Sosial (Dinsos) melalui Tim Koordinasi (Tikor)," tuturnya.

"Jadi jangan paksa BRI untuk memberikan data nama dan jumlah penerima bansos, silakan konfirmasi ke dinas terkait saja," tegas Sudono.

Sementara Iwan Setiawan, Sekretaris Dinsos menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data penerima bansos. "Berhubung saya baru 2 bulan menjabat di sini, jadi beri saya sedikit waktu untuk mempelajari data-data yang ada terkait bansos," katanya

"Bagi warga yang mengalami permasalahan dalam penerimaan, dianjurkan untuk membawa data yang berkaitan ke kantor untuk dicek ulang," imbaunya. (uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News