Wabup Pungkasiadi ketika halal bihalal.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pasca program di Kabupaten Mojokerto, telah banyak mengalami perkembangan signifikan. Terlihat dari perkembangan modal awal dana perguliran sebesar Rp 15 miliar lebih, per laporan 31 Desember 2018 telah bertambah menjadi Rp 70 miliar lebih.
Kabar baik ini dibahas Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada kesempatan halalbihalal kelembagaan PNPM-Mandiri Perdesaan Pasca Program, Kamis (4/7) siang di Mojo Kembangsore Park, Kecamatan Pacet.
“Dana awal perguliran telah mengalami perkembangan signifikan. Dari Rp 15 miliar, menjadi Rp 70 miliar atau naik sekitar 455 persen,” kata wabup.
Pada tahun 2018, idle fund (dana menganggur) yang tercatat yakni Rp 22 miliar lebih mengendap di rekening bank dan tidak diinvestasikan pada aset atau surat berharga lainnya. Maka, PNPM-MPd mengembangkannya dalam bentuk kegiatan lebih variatif. Tak hanya berkutat pada kegiatan simpan pinjam masyarakat.
Pungkasiadi dalam kesempatan ini mengucapkan apresiasi pada tiga kecamatan yakni Pacet, Kutorejo, dan Pungging, yang telah menyimpan idle fund di BUMD Pemkab Mojokerto yakni BPR Majatama. Wabup ingin agar langkah ini bisa diikuti kecamatan lain di Kabupaten Mojokerto, untuk meningkatkan iklim peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang lain.
“Kegiatan perguliran dana yang melibatkan desa-desa pada kecamatan, menjadikan kelembagaan PNPM-MPd punya peluang membentuk BUMDES. Dari situ nanti bisa lahir unit-unit usaha bermanfaat. Misalnya pengembangan daerah wisata, dam perdagangan. Inilah tujuan kita untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menjabarkan, beberapa progres perkembangan pembangunan di Kabupaten Mojokerto seperti angka kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur. Wabup menyebut angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto saat ini berkisar di angka 10,08 persen. Angka tersebut ditargetkan untuk terus diturunkan, tentunya dengan program-program pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
“Alokasi untuk pembangunan bidang kesehatan yang diinstruksikan pemerintah pusat sebesar 20 persen, namun kita coba 29 persen. Bidang pendidikan 10 persen, kita upayakan 14 persen, dan bidang infrastruktur 25 persen, kita bisa buat jadi 33 persen. Semua kita lakukan secara imbang untuk mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat,” jabarnya. (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
