Suasana Paripurna kedua Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sidang paripurna kedua Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dengan agenda PU (pandangan umum) masing-masing fraksi berlangsung cukup panas, Selasa (25/6).
Ada beberapa fraksi yang sengaja tidak membacakan isi pandangan umumnya dan memilih menyerahkan langsung kepada pimpinan sidang dan Bupati. Namun, tidak dengan beberapa fraksi lainnya, di antaranya Fraksi Gerindra, Fraksi Gabungan, dan Fraksi Nasdem. Mereka membacakan PU secara lengkap dan detail.
BACA JUGA:
Sorotan yang paling pedas disampaikan oleh Fraksi Gerindra dengan juru bicara H Rusdi Sutejo. Ada sekitar 7 poin penting dalam nota PU untuk diklarifikasi oleh Bupati Pasuruan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, di antaranya daftar rincian per aset, termasuk tanggal perolehannya, yakni, aset jalan dan jembatan senilai Rp 1.394 triliun, realisasi belanja hibah sebesar Rp 185.923 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp 25.312 miliar, belanja bantuan keuangan sebesar Rp 520.859 miliar, pemberian insentif guru TPQ yang diberikan pemerintah, serta standar kriteria penerima, penyertaan modal pemerintah daerah di PT Pasuruan.
“Mohon penjelasan terkait langkah yang akan diambil pemerintah daerah, mengingat bahwa proses hukum yang terkait PT Pasuruan Migas sudah berkekuatan hukum tetap,“ jelas pria asal Kalianyar Bangil tersebut.
Fraksi Gerindra juga menyoroti penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018 yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, mengingat dana desa merupakan faktor penting yang sangat diharapkan dapat mendorong percepatan kemajuan desa.
Di samping juga menyoroti terkait penatausahaan persediaan obat dan alat kesehatan pada RSUD Bangil yang belum sepenuhnya tertib, termasuk penggunaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan sebesar 16.133.miliar rupiah.
