Senin, 24 Juni 2019 16:43

KPP Ponorogo: Hati-Hati, Pengurus Sebuah CV Juga Bisa Menjadi Penanggung Pajak

Selasa, 11 Juni 2019 10:34 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yuniardi Sutondo
KPP Ponorogo: Hati-Hati, Pengurus Sebuah CV Juga Bisa Menjadi Penanggung Pajak
Ilustrasi

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Juru sita Kantor Pajak Pratama Ponorogo Hendra memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk lebih berhati-hati ketika namanya tertulis sebagai persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV). Pasalnya, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kewajiban perusahaan, utamanya mengenai pajak.

"Jadi kalau namanya tercantum di dalam akta pendirian sebuah CV, tentu mereka punya kewajiban yang sama. Utamanya menyangkut kewajiban soal pajak, baik direktur CV maupun perseronya punya kewajiban yang sama," katanya, Selasa (11/6).

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi lapangan tak sedikit masyarakat yang hanya dijadikan pelengkap administrasi sebuah CV. "Mereka baru sadar ketika CV itu bermasalah dengan perpajakan. Meski merasa tidak tahu menahu soal alur keuangan perusahaan, akan tetapi di mata hukum, persero punya kewajiban yang sama dengan direktur untuk menyelesaikan pajak yang tertunggak. Sebab nama yang bersangkutan masuk di dalam akta pendirian perusahaan," jelas Hendra.

Karena itu, ia mewanti-wanti agar masyarakat selektif dengan masalah ini. "Jangan hanya karena menolong teman atau saudara, ujung-ujungnya harus berurusan dengan kewajiban membayar pajak yang nunggak. Kami juga tak segan-segan melakukan pemblokiran rekening bank milik persero maupun direktur, bahkan sampai penyitaan barang-barang berharga termasuk rumah, seandainya menemui jalan buntu dalam melakukan upaya persuasif," tegasnya.

Kalau sudah menemui jalan buntu di mana wajib pajak tidak kooperatif, lanjut dia, tentu instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan itu akan mengambil langkah tegas. Termasuk bisa juga untuk membawa persoalan tersebut ke meja hijau dengan pengajuan acara perdata ke pengadilan.

"Pada prinsipnya, siapapun yang tercantum dalam akte pendirian sebagai pengurus ataupun pemilik modal adalah penanggung pajak yang dapat ditagih atas tunggakan pajak dari wajib pajak. Karena dalam sebuah akte pendirian disebutkan bahwa semua pihak hadir di hadapan notaris, dan tentu secara sadar mereka berada pada posisi tersebut," tandas Hendra. (yun/rev)

Senin, 24 Juni 2019 12:08 WIB
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Novita Hardiny, istri dari Bupati Trenggalek Moh. Nur Arifin menegaskan kebersihan di kawasan wisata merupakan hal yang harus dijaga, baik oleh pemerintah, masyarakat, termasuk pengunjung wisata itu sendiri.Perny...
Jumat, 31 Mei 2019 21:16 WIB
Penulis: Nabrisi Rohid*Tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan lebih dari setahun. Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU telah menetapkan pemenang dalam Pemilu tahun ini. Setelah itu, muncullah berbagai gerakan untuk menolak hasil Pemilu. Gerakan tersebut dikem...
Sabtu, 22 Juni 2019 17:29 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag54. Rabbukum a’lamu bikum in yasya' yarhamkum aw in yasya' yu’adzdzibkum wamaa arsalnaaka ‘alayhim wakiilaanTuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepad...
Sabtu, 22 Juni 2019 13:55 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...