Selasa, 18 Juni 2019 06:30

Soal Aksi People Power, Gerindra Pacitan Tunggu Instruksi, Demokrat Pastikan Tak Kirim Kadernya

Selasa, 21 Mei 2019 14:22 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yuniardi Sutondo
Soal Aksi People Power, Gerindra Pacitan Tunggu Instruksi, Demokrat Pastikan Tak Kirim Kadernya
Sekretaris DPC Partai Gerindra Pacitan, Muhamad Anshori.

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Jajaran Dewan Pimpinan CABANG (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pacitan sejauh ini masih menunggu instruksi dari pusat terkait pengerahan massa ke Jakarta dalam rangka mengawal keputusan KPU soal hasil Pileg dan Pilpres 2019.

"Kita masih menunggu instruksi pusat. Sehingga belum bisa memastikan apakah ada pengiriman kader ke Jakarta ataukah tidak," ujar Sekertaris DPC Gerindra Pacitan Muhamad Anshori, Selasa (21/5).

"Kalau ada instruksi, tentu kita akan ikut ambil bagian datang ke Jakarta," tambahnya.

Di lain pihak, Ketua DPC Partai Demokrat Pacitan Indartato, memastikan tidak ada kader maupun simpatisan Partai Demokrat yang berangkat ke Jakarta. Ia mengimbau agar seluruh kader partai yang dipimpinnya menghormati keputusan yang akan disampaikan lembaga resmi negara yakni KPU, soal hasil pileg maupun pilpres.

"Tidak ada kader maupun simpatisan Partai Demokrat yang ke Jakarta. Sepenuhnya kita serahkan ke lembaga yang berwenang yaitu KPU untuk memutuskan dan menetapkan hasil pileg maupun pilpres," tegas Indartato yang juga menjabat sebagai Bupati Pacitan ini.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Pacitan Suharyanto menambahkan, selama ini pihaknya sudah memberikan imbauan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya keterlibatan masyarakat Pacitan dalam aksi gerakan people power di Jakarta menolak hasil pemilu.

"Kita sebatas antisipasi dengan memberikan pemahaman dan imbauan. Sosialisasi terus kita lakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat terkait. Namun soal deteksi, memang kita punya banyak keterbatasan," tuturnya.

Suharyanto yang saat itu tengah berada di Madiun dalam rangka mengikuti tahapan tes wawancara calon anggota KPU kabupaten menilai, aksi yang digelar untuk menyampaikan pendapat sepenuhnya merupakan hak asasi sebagai warga negara. Namun begitu, ia berharap agar aspirasi itu bisa disampaikan secara konstruktif dan merujuk tata aturan yang ada.

"Kalau tidak puas dan memang ada perselisihan hasil pemilu (PHPU) bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," harapnya. (yun/rev)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Jumat, 31 Mei 2019 21:16 WIB
Penulis: Nabrisi Rohid*Tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan lebih dari setahun. Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU telah menetapkan pemenang dalam Pemilu tahun ini. Setelah itu, muncullah berbagai gerakan untuk menolak hasil Pemilu. Gerakan tersebut dikem...
Minggu, 09 Juni 2019 23:32 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag53. Waqul li’ibaadii yaquuluu allatii hiya ahsanu inna alsysyaythaana yanzaghu baynahum inna alsysyaythaana kaana lil-insaani ‘aduwwan mubiinaan.Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengu...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Sabtu, 08 Juni 2019 16:07 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...