Kamis, 17 Juni 2021 12:18

Plt Wali Kota dan Kepala FKUB Kota Blitar Kompak Tolak Gerakan People Power

Selasa, 14 Mei 2019 13:08 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Akina Nur Alana
Plt Wali Kota dan Kepala FKUB Kota Blitar Kompak Tolak Gerakan People Power
Plt. Wali Kota Blitar Santoso.

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Plt. Wali Kota Blitar Santoso, menyatakan tidak sepaham dan tidak setuju dengan gerakan people power. Hal ini diungkapkan Santoso di tengah ramainya isu adanya gerakan people power, menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 oleh KPU.

"Saya tidak mendukung, tidak setuju, dan tidak sepaham dengan isu seperti itu," tegas Santoso, Selasa (14/5/2019).

Menurut dia, penolakan ini memiliki alasan yang cukup kuat. Ia menganggap gerakan seperti itu tidak menenteramkan masyarakat. Sebaliknya, kondisi masyarakat Kota Blitar saat ini justru menghendaki kondisi yang aman dan nyaman.

"Masyarakat Kota Blitar itu menghendaki kenyamanan dan ketenteraman dan tidak begitu terpengaruh isu-isu seperti itu. Untuk itu kami meminta jangan sampai ada provokasi dan masyarakat juga tidak mudah terprovokasi. Apalagi dengan ajakan-ajakan yang tidak berlandaskan hukum," ungkap Santoso.

BACA JUGA : 

Dukung Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Berjalan Aman, Ratusan Warga Sidoarjo Turun ke Jalan

Dikabarkan Dapat Jatah Menteri, Begini Kata Ketua DPC Gerindra Pacitan

​FPI Punya Divisi Penegakan Khilafah, Plt Ketua PA 212 Ingin Dirikan Negara Khilafah pada 2024

Tidak Ditemukan Pergerakan Massa ke Jakarta Dalam Razia oleh Polres Pamekasan

Menurut Santoso, untuk menyampaikan ketidakpuasan terkait hasil Pemilu 2019 bisa dilakukan dengan cara yang prosedural. Yaitu menggugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak perlu membuat gerakan-gerakan yang merusak ketentraman dan keamanan. Semua sudah diatur bahkan jika ada ketidakpuasan bisa menggugat melalui MK," imbuhnya.

Kompak dengan pernyataan Ptl Wali Kota, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar, Abdul Basyid menyatakan hal senada. Pelaksanaan Pemilu 2019 menurutnya sudah berjalan sesuai tahapan dan aturan. Berlangsung secara jujur, adil, demokratis, dan transparan. Sehingga tidak perlu ada gerakan people power yang disebutnya terlalu mengada-ada.

"Kalau tidak puas ya ke MK. Itu sesuai mekanisme," paparnya.

Masyarakat juga diminta bersabar menunggu hasil resmi KPU dan menerima apapun hasil dari KPU.
"Tunggu hasil resmi, dan saya kira apapun hasilnya semua pihak harus terima. Kalau yang tidak terima atau keberatan ya itu tadi sampaikan keberatan itu lewat jalur yang semestinya," pungkasnya. (ina/rev)

Soal Anggaran Menhan untuk Alutsista Rp 1.700 Triliun, Ini Komentar Kiai Asep
Kamis, 17 Juni 2021 00:22 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Heboh anggaran untuk membeli Alutsista sebesar Rp 1.700 Triliun membuat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus mendapat sorotan publik. Padahal, menurut Prabowo, master plan atau grand design itu permintaan ...
Jumat, 04 Juni 2021 10:27 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Bukit Kehi, destinasi wisata yang satu ini berada di Kota Pamekasan. Bukit Kehi menawarkan pemandangan daerah pegunungan yang hijau mempesona. Pengunjung bahkan bisa berenang di sejuknya hawa pegunungan di pulau gar...
Kamis, 17 Juni 2021 05:46 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com-Di Indonesia, terutama di Bangkalan dan Kudus, Covid-19 mengganas. Ratusan orang meninggal dunia.Tapi di belahan dunia lain Covid-19 justru lenyap. Inilah yang terjadi di California. Warganya pun berpesta. Pesta merdeka Cov...
Minggu, 16 Mei 2021 06:58 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*65. fawajadaa ‘abdan min ‘ibaadinaa aataynaahu rahmatan min ‘indinaa wa’allamnaahu min ladunnaa ‘ilmaanLalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berika...
Sabtu, 12 Juni 2021 09:55 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...