Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Sekdaprov Jatim, bersama Para Dirjen dari kementerian dalam negeri menghadiri acara asistensi dan pembinaan pengelolaan Penyelenggaraan otonomi daerah di pemprov Jatim di Gedung Grahadi. foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bisa memberikan preferensi bantuan keuangan antar daerah. Regulasi tersebut dinilai cukup penting, karena banyak kabupaten/kota yang memiliki kemampuan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
“Pelaksanaan bantuan keuangan antar daerah sangat dimungkinkan dengan adanya PP No. 12 Tahun 2019. Tapi kami tidak boleh menafsirkan sendiri, karenanya referensi dari Kemendagri kami perlukan,” terang Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim itu pada acara Asistensi dan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Pemprov Jatim bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (10/5).
BACA JUGA:
Gubernur Khofifah menjelaskan, salah satu yang membutuhkan kejelasan regulasi yaitu tentang bantuan keuangan daerah untuk SMA/SMK. Harapannya, setelah kewenangannya berada di provinsi, jangan sampai kualitas ataupun kuantitasnya turun (downgrade).
“Banyak kab/kota di Jatim yang sudah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penguatan kualitas dan kuantitas SMA/SMK,” ungkap gubernur perempuan pertama di Jatim ini sembari menambahkan hal ini juga untuk mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa kab/kota di Jatim yang sudah tinggi.
Selain itu, masalah sedimentasi sungai untuk hal pengerukan, Gubernur Khofifah menilai kalau setiap pemerintah daerah mempunyai kemampuan. Namun demikian, secara regulasi, hal tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sungai makin dangkal karena sedimentasinya makin tinggi sehingga sering terjadi banjir, oleh sebab itu regulasi terkait hal ini harus jelas,” tegas Gubernur Khofifah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja ini.
Gubernur Khofifah menambahkan, terkait banyaknya keluhan masyarakat atas jalan-jalan berlubang yang membahayakan juga perlu regulasi yang jelas. Karena sekitar 70 % jalan di Jatim merupakan jalan nasional dan pemda setempat tidak boleh melakukan penambalan.
“Indonesia ini luas, Jatim juga luas sementara penanganan dan pelayanan kepada masyarakat butuh cepat,” ujar Gubernur Khofifah.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
