Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
Menurutnya, aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta pendapatan sangat penting untuk mendapat perhatian serius. Karena persoalan tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap angka IPM Provinsi Jatim, sehingga diharapkan untuk terus mendorong agar angka IPM Jatim di atas rata-rata nasional seperti pertumbuhan ekonomi Jatim di tingkat nasional. Serta diharapkan juga dalam lima tahun yang akan datang IPM Provinsi Jawa Timur dapat mengungguli provinsi tetangga dan di atas rata-rata nasional.
Dala kesempatan itu juga dibahas beberapa isu strategis RPJMD yang bersifat sektoral, di antaranya adalah kemiskinan pedesaan yang masih tinggi, persoalan stunting, dan kesadaran nutrisi serta jangkauan prasarana dasar seperti sanitasi yang masih rendah, kendalam daya saing UMKM, serta akses pasar. Sedangkan isu strategis RPJMD Jatim yang bersifat kewilayahan, di antaranya masalah pencemaran sungai dan lingkungan termasuk limbah B3 terutama di kawasan industri, kawasan perkotaan strategis yang terkendala isu kemacetan, serta adanya daerah-daerah yang belum terjangkau.
"Penyusunan RPJMD ini menjadi sebuah momen untuk membangun sebuah kesepahaman yang mendalam akan realita tantangan pembangunan kita dan pergerakan yang seharusnya kita lakukan," ujar Khofifah.
Sementara Mardiasmo mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang ingin melompat dan memberikan akselerasi terhadap prioritas Jatim untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan.
"Sebab, ketimpangan adalah musuh bersama. Meskipun demikian, di Jatim dengan segala sumber yang ada dengan kabupaten/kota yang banyak dan beragam tetapi masih belum bisa maju dan full speed. Untuk itu, 38 kabupaten/kota di Jatim harus bisa bersinergi satu sama lain," tuturnya.
"Karena engine atau mesin pembangunan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perekonomian antara lain sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier harus saling bersinergi untuk menghasilkan perekonomian yang optimal," lanjutnya.
Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Perwakilan Komisi II dan Komisi XI DPR RI, narasumber dari Kementerian Perdagangan RI, Staf Ahli BPN/Bappenas RI, Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI, Koordinator Wilayah 6, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Jajaran Forkompimda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Perwakilan KPK RI, Rektor, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Vertikal. (ard)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
