Jumat, 19 Juli 2019 16:41

Anggota PPK Klojen Malang Jadi Sorotan Karena Bapaknya Nyaleg, Begini Penjelasan KPU

Kamis, 14 Maret 2019 17:18 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Iwan Irawan
Anggota PPK Klojen Malang Jadi Sorotan Karena Bapaknya Nyaleg, Begini Penjelasan KPU
Azhari Husain, anggota KPU Kota Malang bidang sosialisasi, saat dikonfirmasi usai acara sosialisasi tahapan kampanye di media, Kamis (14/3). Foto: IWAN IRAWAN/BANGSAONLINE

MALANG, BANGSAONLINE.com - Wahyu, salah seorang anggota PPK tingkat Kecamatan Klojen menjadi sorotan beberapa warga Kota Malang. Hal itu terkait dengan status dirinya sebagai penyelenggara pemilu di Pileg-Pilpres 2019. Sementara orang tuanya merupakan caleg di wilayah yang sama, yakni Dapil Klojen.

Arif Wahyudi, seorang tokoh masyarakat dari Kelurahan Bareng mempermasalahkan hal tersebut, kendati diakuinya secara peraturan tidak melanggar.

"Secara etika gak etis diterapkan, baik itu dikuatkan dengan surat pernyataan. Sedikit banyak mengamankan bapaknya, wong namanya orang tua," cetusnya, Kamis (14/03).

Semestinya, lanjut Arif, KPU Kota Malang lebih cermat dan lebih fair. "Masih banyak warga Kota Malang yang minat menjadi PPK. Kalo ini dipaksakan bisa menimbulkan pertanyaan besar, ada apa?," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU Kota Malang juga telah mengganti 4 anggota PPS di wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Klojen.

"Empat anggota PPS tersebut di antaranya PPS Klojen 1 orang, PPS Kauman 1 orang dan PPS Bareng ada 2 orang. Pergantian tersebut, disebabkan pindah domisili dan faktor sakit," ungkap Ashari Husain, Komisioner KPU Bidang Sosialiasi.

Ditanya terkait adanya anggota PPK yang orangtuanya menjadi caleg, Ashari menyatakan bahwa hal tersebut tak melanggar aturan. "Asalkan, anggota PPK yang bersangkutan bisa menjaga netralitasnya dikuatkan dengan surat pernyataan," jelas Ashari.

Hal yang sama disampaikan Gogot C Baskoro, anggota KPU Jawa Timur. Menurutnya, apabila ada seorang penyelenggara pemilu memiliki ikatan keluarga dengan salah satu Caleg, maka yang bersangkutan harus mengumumkan ke publik lewat media massa.

"Agar masyarakat turut memberikan pengawasan akan netralitasnya. Sekiranya berpotensi atau rawan tidak netral, maka KPU Kota Malang yang memiliki kewenangan dalam menentukannya," pungkasnya. (iwa/thu/ian)

Kamis, 11 Juli 2019 16:29 WIB
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com - Siapa pun pasti tersenyum membaca nama tempat wisata ini. Maklum, identik alat vital wanita: “Tempik Gundul” yang artinya alat vital wanita tanpa bulu. Apalagi tulisan yang beredar di media sosial (medsos) juga d...
Minggu, 14 Juli 2019 13:13 WIB
Oleh: Dr. KH. M. Cholil NafisBaru saja, Kamis (12/7) saya berpartisipasi dalam kegiatan Bussiness Matching The 1st Pasific Exposition yang berlangsung pada 11 s.d. 14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.Pacific Exposition merupakan salah satu kontri...
Kamis, 18 Juli 2019 13:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag57. Ulaa-ika alladziina yad’uuna yabtaghuuna ilaa rabbihimu alwasiilata ayyuhum aqrabu wayarjuuna rahmatahu wayakhaafuuna ‘adzaabahu inna ‘adzaaba rabbika kaana mahtsuuraanOrang-orang yang mereka seru itu, ...
Sabtu, 29 Juni 2019 14:36 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...