Senin, 18 Maret 2019 23:54

Anggota PPK Klojen Malang Jadi Sorotan Karena Bapaknya Nyaleg, Begini Penjelasan KPU

Kamis, 14 Maret 2019 17:18 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Iwan Irawan
Anggota PPK Klojen Malang Jadi Sorotan Karena Bapaknya Nyaleg, Begini Penjelasan KPU
Azhari Husain, anggota KPU Kota Malang bidang sosialisasi, saat dikonfirmasi usai acara sosialisasi tahapan kampanye di media, Kamis (14/3). Foto: IWAN IRAWAN/BANGSAONLINE

MALANG, BANGSAONLINE.com - Wahyu, salah seorang anggota PPK tingkat Kecamatan Klojen menjadi sorotan beberapa warga Kota Malang. Hal itu terkait dengan status dirinya sebagai penyelenggara pemilu di Pileg-Pilpres 2019. Sementara orang tuanya merupakan caleg di wilayah yang sama, yakni Dapil Klojen.

Arif Wahyudi, seorang tokoh masyarakat dari Kelurahan Bareng mempermasalahkan hal tersebut, kendati diakuinya secara peraturan tidak melanggar.

"Secara etika gak etis diterapkan, baik itu dikuatkan dengan surat pernyataan. Sedikit banyak mengamankan bapaknya, wong namanya orang tua," cetusnya, Kamis (14/03).

Semestinya, lanjut Arif, KPU Kota Malang lebih cermat dan lebih fair. "Masih banyak warga Kota Malang yang minat menjadi PPK. Kalo ini dipaksakan bisa menimbulkan pertanyaan besar, ada apa?," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU Kota Malang juga telah mengganti 4 anggota PPS di wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Klojen.

"Empat anggota PPS tersebut di antaranya PPS Klojen 1 orang, PPS Kauman 1 orang dan PPS Bareng ada 2 orang. Pergantian tersebut, disebabkan pindah domisili dan faktor sakit," ungkap Ashari Husain, Komisioner KPU Bidang Sosialiasi.

Ditanya terkait adanya anggota PPK yang orangtuanya menjadi caleg, Ashari menyatakan bahwa hal tersebut tak melanggar aturan. "Asalkan, anggota PPK yang bersangkutan bisa menjaga netralitasnya dikuatkan dengan surat pernyataan," jelas Ashari.

Hal yang sama disampaikan Gogot C Baskoro, anggota KPU Jawa Timur. Menurutnya, apabila ada seorang penyelenggara pemilu memiliki ikatan keluarga dengan salah satu Caleg, maka yang bersangkutan harus mengumumkan ke publik lewat media massa.

"Agar masyarakat turut memberikan pengawasan akan netralitasnya. Sekiranya berpotensi atau rawan tidak netral, maka KPU Kota Malang yang memiliki kewenangan dalam menentukannya," pungkasnya. (iwa/thu/ian)

Polda Jatim Gerebek Pabrik Makanan Ringan Berbahan Tawas dan Bumbu Kadaluarsa di Sidoarjo
Jumat, 15 Maret 2019 05:14 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek pabrik produksi makanan ringan (snack) di Dusun Dodokan, Desa Tanjungsari, Taman, Sidoarjo, Kamis (14/3). Dalam penggerebekan ditemukan bahan baku berbahaya dan kadaluarsa y...
Selasa, 19 Februari 2019 16:59 WIB
BANGSAONLINE.com - Februari udah mau abis aja nih... Saygon Waterpark punya banyak banget promo menarik buat kalian di bulan Februari ini. Ayo... jangan sampai ketinggalan ya...1. Romantic Moment, Berdua Lebih HematBuat kalian yang dateng berdua sama...
Suparto Wijoyo
Rabu, 13 Maret 2019 10:54 WIB
Oleh: Suparto Wijoyo*HARI ini, 13 Maret 2019 ada agenda batas waktu Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pendapatnya kepada Pimpinan Dewan berkenaan dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pro...
Minggu, 17 Maret 2019 23:15 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag28. Wa-immaa tu’ridhanna ‘anhumu ibtighaa-a rahmatin min rabbika tarjuuhaa faqul lahum qawlan maysuuraanDan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka kat...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Jumat, 01 Februari 2019 11:02 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...