Wakil Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur saat memberi sambutan.
"Itikad kita sudah baik-baik, kami tidak langsung turun ke jalan, dan hanya menggelar pertemuan dengan sejumlah perangkat desa di gedung ini. Tetapi jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kemungkinan besar kita akan turun aksi ke jalan," tegasnya.
Sementara ribuan perangkat desa yang hadir dalam pertemuan itu, juga merasa kecewa. Sebab mereka yang sudah lama menunggu sejak pagi hari tidak kunjung ditemui Bupati. Bupati Fadeli yang diharapkan hadir dan memberikan paparan terkait tuntutan mereka, tidak bisa hadir karena tengah menjalankan tugas di Kecamatan Paciran.
"Kami sudah sampaikan sejak lama pemberitahuan ini kepada beliau (Bupati), tapi beliaunya tidak hadir," ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, total jumlah perangkat desa yang hadir sebanyak 3.996 orang lebih. Bahkan masih ada beberapa perangkat desa di tiga kecamatan di Lamongan tidak hadir dalam pertemuan itu. Berasal dari Kecamatan, Brondong, Sukorame dan Kecamatan Lamongan kota. "Dan kami tegaskan, bahwa tuntutan kita ini saya yakin tidak ada politisasi yang mendukung pasangan calon presiden tertentu. Ini adalah murni tuntutan kita untuk kenaikan gaji," pungkas Hartono.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur usai acara dikonfirmasi BANGSAONLINE.com mengaku, telah mengomunikasikan hal ini langsung ke Menteri Sekretaris Negara. Dalam komunikasi itu, ia mengaku sudah ada kesepakatan jika perangkat desa akan disetarakan dengan (PNS) golongan IIA, sesuai janji presiden.
"Sebagai wakil rakyat saya akan mengawal proses ini hingga tuntas," pungkasnya. (qom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
