Aksi unjuk rasa warga Desa Lakardowo menuntut pengangkatan timbunan limbah B3. foto: YUDI EP/ BANGSAONLINE
"Ada 51 titik yang kami laporkan, baru 2 yang di-clean up bulan Januari lalu, tersisa 49 titik yang belum di-clean up," terangnya.
Heru mengklaim, praktik dumping limbah B3 di Desa Lakardowo membuat sebagian air sumur warga tak memenuhi baku mutu. "Paling fatal dampaknya terhadap kualitas air. Kami pantau 100 sumur di Lakardowo, hasilnya ada 80% sumur yang TDS atau kadar zat terlarut di dalam airnya di atas baku mutu," ujarnya.
Oleh sebab itu, Heru menyatakan warga Desa Lakardowo bakal terus menggelar berbagai aksi protes sampai timbunan limbah B3 diangkat dari tanah. "Warga akan terus bergerak karena PT PRIA tidak mengantongi izin landfill. Harus dibongkar lantainya (lantai gudang PT PRIA)," tegasnya.
Aksi protes warga ini mendapatkan respons dari PT PRIA. Manajemen perusahaan pengolah limbah ini menerima perwakilan massa untuk berembuk di dalam pabrik.
General Affair Manager PT PRIA Rudi Kurniawan menampik tudingan warga terkait praktik dumping di area pabriknya. Hal itu sudah dibuktikan oleh hasil audit KLHK dan lembaga audit independen beberapa waktu lalu.
"Tidak ada dumping limbah apapun. Baku mutu air warga itu bukan dampak dari PT PRIA, memang di sekitar pabrik sejak dulu kondisi airnya sudah seperti itu," jelasnya.
Rudi menilai, aksi unjuk rasa terkait pengangkatan timbunan limbah B3 di rumah-rumah warga Desa Lakardowo, salah sasaran. Menurut dia, seharusnya warga memprotes Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim yang mempunyai kewenangan untuk melakukan clean up.
"Kami sangat menyayangkan, 12 Februari sudah ada pertemuan di KLHK dihadiri DLH Mojokerto dan DLH Provinsi. Masalah clean up atau kapsulisasi diserahkan ke DLH Provinsi sebagai pihak yang berkompeten. PT PRIA sebagai pihak yang membantu pengangkutan dan pengolahan limbah tersebut," tandasnya. (yep/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
