Minggu, 21 April 2019 16:01

Kasun Ngemplak Tak Masuk Kerja 5 Bulan Berturut-turut, Bupati Ipong Janji Tindak Lanjuti

Selasa, 12 Februari 2019 16:02 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Novian Catur
Kasun Ngemplak Tak Masuk Kerja 5 Bulan Berturut-turut, Bupati Ipong Janji Tindak Lanjuti
Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni memberikan keterangan kepada awak media. foto: NOVIAN/ BANGSAONLINE

PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Suka cita Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ponorogo dengan menggelar tasyakuran atas tunjangan perangkat desa yang setara ASN, diwarnai oleh ulah indisipliner seorang oknum perangkat desa. Adalah Pujianto, Kepala Dusun Ngemplak, Desa Kunti, Kecamatan Bungkal dilaporkan tak masuk kerja selama 5 bulan tanpa alasan apapun. Hal ini seolah-olah mencoreng nama PPDI.

Berdasarkan keterangan salah seorang warga, Pujianto tidak masuk kerja sejak 5 bulan yang lalu. Yang bersangkutan juga tidak pernah aktif dalam kegiatan desa.

"Jelas itu menyalahi aturan, maka dari itu kami ambil sikap dengan melayangkan surat ke Bupati dan Camat Bungkal serta BPD, guna menindaklanjuti perangkat desa tersebut," ujarnya sembari meminta namanya tak dipublikasikan.

"Dalam isi surat tersebut kami menuntut tindakan tegas untuk diberhentikan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri no 83 tahun 2015, yakni agar pegawai atau perangkat desa yang biayai oleh negara dan sudah melanggar atau tidak masuk kerja, tidak masuk kantor, tidak aktif secara berturut-turut agar diberhentikan atau dipecat. Karena kami ingin kemajuan desa, jangan malah menghalang-halangi sistem pemerintahan desa kunti," tegasnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Bupati Ipong Muchlissoni mengaku sudah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya perangkat desa atau Kasun Ngemplak, Desa Kunti, Bungkal yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 5 bulan.

"Tentunya ini akan kita tindak lanjuti. Kami sudah meminta Inspektorat dan Camat untuk mengecek langsung tentang laporan tersebut. Apabila laporan tersebut nantinya terbukti menyalahi aturan, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi itu pun nanti bermacam-macam. Ada pemecatan, sanksi administrasi, dan sanksi penurunan jabatan," pungkasnya. (nov/rev)

Polda Jatim Gerebek Pabrik Makanan Ringan Berbahan Tawas dan Bumbu Kadaluarsa di Sidoarjo
Jumat, 15 Maret 2019 05:14 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek pabrik produksi makanan ringan (snack) di Dusun Dodokan, Desa Tanjungsari, Taman, Sidoarjo, Kamis (14/3). Dalam penggerebekan ditemukan bahan baku berbahaya dan kadaluarsa y...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Yogi Indra Pratama
Jumat, 19 April 2019 21:53 WIB
Oleh: Yogi Indra Pratama, ST.,MT.*Istilah golput atau golongan putih pertama kali muncul pada tahun 1971. Pada masa itu, golput merupakan suatu bentuk gerakan protes yang dikumandangkan oleh pemuda dan mahasiswa dengan datang ke TPS untuk mencob...
Jumat, 19 April 2019 22:40 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag36. Walaa taqfu maa laysa laka bihi ‘ilmun inna alssam’a waalbashara waalfu-aada kullu ulaa-ika kaana ‘anhu mas-uulaanDan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesung...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Jumat, 01 Februari 2019 11:02 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...