Suprianto, warga perumahan Sidokare Asri Blok J kemarin sore terlihat berjaga di depan rumahnya. Setiap pengendara yang melintas diminta mengurangi kecepatan. "Kalau kena kendaraan air masuk ke rumah," paparnya.
Air juga merendam terminal Larangan. Lahan parkir kendaraan penuh genangan. Warga yang hendak naik bus harus mencincing celana agar tidak kebanjiran.
Perkampungan pada penduduk di kota juga terendam. Seperti di Sidoklumpuk dan Gabahan Timur.
Sementara itu, Kabid Irigasi dan Pematusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Bambang Tjatur mengatakan, ada empat penyebab banjir di Sidoarjo. Pertama curah hujan yang tinggi. Minggu lalu, curah hujan kawasan utara mencapai 100 liter per detik. Dampaknya Buntung meluap. "Batas maksimal hanya 80 liter per detik," ucapnya.
Curah hujan di kota juga tinggi. Dari data Dinas PU BMSDA mencapai 125 liter per detik. Alhasil, wilayah kota terendam air. "Selain itu kami buka tutup pintu air. Agar banjir tidak meluas," jelasnya.
Penyebab kedua yaitu pasang surut air laut. Bambang menjelaskan, sejak kemarin, permukaan air laut tinggi. Dampaknya, air dari sungai terhambat. "Puncaknya diperkirakan hari ini (kemarin)," ujarnya.
Sedangkan penyebab ketiga normalisasi belum berjalan optimal. Sungai penuh sedimentasi. Bangunan liar (bangli) juga menjadi persoalan. Karena menghambat pengerukan sungai.
Bambang menjelaskan pihaknya sudah merancang solusi banjir. Ada dua upaya. Contohnya memasang pompa air di kali Buntung. Lokasinya di Kedungrejo. Pihaknya juga menyediakan pompa portabel. "Selain itu normalisasi," tuturnya.
Lantas kapan Sidoarjo bebas banjir? Bambang tidak bisa memastikan. Dinas PU BMSDA hanya mentargetkan mengurangi luasan genangan. "Target berkurang 200 hektar," ucapnya.
Sementara itu, dewan menilai pemkab tidak serius mengani banjir. Misalnya dari sisi kegiatan. Program penanggulangan banjir dinas PU BMSDA hanya normalisasi. "Pengerukan sungai penting, namun pembenahan saluran lingkungan dan irigasi juga perlu," paparnya.
Selain itu, anggaran normalisasi juga minim. Tahun lalu nilainya Rp 80 miliar. Sedangkan tahun ini justru berkurang. "Hanya Rp 65 miliar. Kebutuhan mencapai Rp 175 miliar," paparnya.
Ketua Fraksi PDIP itu menambahkan, pemkab juga tidak konsisten. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemkab merancang kegiatan penanggulangan banjir. Tidak hanya sebatas normalisasi. "Ada juga pembangunan pintu air dan embung tapi tidak segera diwujudkan," jelasnya.
Menurut Tarkit, jika program penanganan banjir tidak terealisasi, maka mustahil Sidoarjo bebas banjir. "Buktinya awal tahun ini sudah banjir," pungkasnya. (cat/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
