GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan masyarakat Gresik yang mengatasnamakan diri Gerakan Penolak Lupa (Gepal) demo ke kantor DPRD Gresik untuk menandai masuknya tahun 2019, Rabu (2/1/2019). Dalam aksinya, para pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan membawa spanduk serta rapor merah yang menceritakan kondisi masyarakat kecil yang belum sejahtera.
Gepal menilai Pemkab Gresik gagal mensejahterakan masyarakat di beberapa aspek selama 2018 lalu. Di antaranya, bidang pendidikan, infrastruktur, ketenagakerjaan, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan lainnya.
BACA JUGA:
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
- Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
Menurut kordinator aksi Syafik Udin, selama tahun 2018, biaya pendidikan di Kota Pudak masih memegang rekor termahal nomor satu di Jatim. Selain itu, ia juga menyorot masih banyaknya penahanan ijazah siswa yang tidak mampu membayar SPP. Ia juga menuding bahwa jual beli kursi untuk sekolah favorit masih ada.
"Kemudian di bidang kesehatan masih adanya disparitas atas layanan kesehatan dan indikasi korupsi yang dilakukan Kadinkes," ungkapnya.
Hal serupa, tambah Udin, juga terjadi di bidang infrastruktur. Menurut dia, revitalisasi Alun-alun yang mengorbankan PKL Alun-alun membuat masyarakat kian jauh dari kesejahteraan. "Ke depannya DPRD dan Pemkab Gresik harus bisa mensejahterakan masyarakat," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News