Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Henry Pradipta Anwar.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Tahun 2019 Pemerintah Kota Blitar bakal menanggung semua premi BPJS kesehatan warga Kota Blitar. Tak hanya itu, bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan ini, Pemkot melalui Dinas Kesehatan setempat akan mendatanya untuk diikutkan menjadi peserta BPJS kesehatan.
Tak tanggung-tanggung, Pemkot menggelontorkan anggaran sebesar Rp 19,8 miliar.
BACA JUGA:
- KRPK Gelar Aksi Damai, Ingatkan Pemkot Blitar Soal Netralitas ASN
- Peringatan Tak Diindahkan, Bawaslu Kota Blitar Gandeng Satpol PP Tertibkan APK di Jalan Protokol
- Lapas Blitar Segera Direlokasi, ini Lokasinya
- Jadikan Sisi Timur Alun-Alun Sebagai Pusat Kuliner, Pemkot Blitar 'Berhadapan' dengan Burung Kuntul
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Henry Pradipta Anwar mengatakan, alokasi anggaran untuk membayar premi BPJS Kesehatan semua warga Kota Blitar itu sudah dibahas di dewan sejak pertengahan tahun ini. Dewan pun menyetujui anggaran untuk program itu. Karena aturan ini sesuai instruksi presiden, pemerintah daerah harus bisa memenuhi kebutuhan BPJS untuk semua warganya.
"Anggaranya sekitar Rp 19 miliar dan sudah disetujui di tingkat DPRD. Semua warga nantinya akan tercover BOJS Kesehatan. Baik yang kurang mampu maupun yang mampu. Namun bagi warga yang sudah kaya, kami mengimbau agar lebih baik ikut BPJS kesehatan mandiri," terang Henry, Selasa (25/12/2018).
Ditemui terpisah, Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Sunarko menjelaskan, Pemkot Blitar menargetkan 95 warga Kota Blitar terdaftar dalam jaminan BPJS kesehatan. Target ini akan dimulai secara bertahap mulai 2019 mendatang. Saat ini ada 13.466 warga yang premi BPJS kesehatanya ditanggung oleh Pemkot Blitar. Namun tahun depan, Pemkot akan menanggung premi BPJS sekitar 72.000 warganya.
"Tahun ini anggaran kami hanya Rp 3,7 miliar untuk membayar premi BPJS, namun tahun depan ada kenaikan yang cukup besar karena jumlah warga yang akan ditanggung preminya juga bertambah," tutur Sunarko.
Dinkes saat ini tengah melakukan validasi data masyarakat mampu dan kurang mampu yang belum terdaftar BPJS kesehatan. Namun, Pemkot akan memprioritaskan warga miskin terlebih dulu untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Pemkot akan menanggung premi BPJS Kesehatan semua warganya. Namun ini dilakukan bertahap melihat kemampuan anggarannya," pungkasnya. (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
