APBD 2019 Defisit, Ketua DPRD Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Dipertahankan

APBD 2019 Defisit, Ketua DPRD Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Dipertahankan Ilustrasi

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Diprediksi APBD Kota Kediri pada 2019 mengalami defisit hingga mencapai Rp 200 miliar. Tentunya hal ini akan berimbas pada pengurangan pagu anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Namun demikian, diharapkan pengurangan pagu anggaran 2019 tidak menyasar pada bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon. Menurutnya diproyeksikan APBD Kota Kediri TA 2019 akan ada penyusutan realisasi anggaran, karena adanya pengurangan DAK dan DAU secara nasional. Untuk itu diharapkan, meskipun kondisi anggaran pada tahin 2019 nanti mengalami penyempitan, para pemangku kebijakan tidak menyentuh program dasar masyarakat, yakni bidang pendidikan dan Kesehatan.

"Pengurangan agar dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan program pertimbangan program Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan. Dua program ini sangat vital, dan harus dipertahankan apapun situasinya," ujar Yunon.

Dia menjabarkan jika tahun 2018 ini pendapatan secara global dari DAK, DAU, dan PAD mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, pada tahun ini diproyeksikan hanya Rp 1,1 triliun. "Diprediksi hampir mencapai 20-30 persen pengurangan anggaran pada tahun 2019 nanti," terangnya.

Terpisah, menanggapi defisit anggaran pada 2019, Sekota Kediri Budwi Sunu mengungkapkan bahwa Pemkot sudah menyaiapkan 3 langkah. Di antaranya adalah meningkatkan pendapatan melalui beberapa sektor, efesiensi anggaran, serta kembali berhitung Silpa tahun 2018

"Untuk peningkatan pendapatan, banyak hal yang dapat kita gali dari pajak retribusi disesuaikan kondisi saat ini. Untuk efisiensi, kita akan mengurangi belanja yang tidak menyentuh masyarakat. Dan, Silpa ini juga salah satu yang akan menjadi sumber pendapatan kita nanti. Kita akan berhitung kegiatan 2018 yang tidak bisa direalisasikan dan itu jadi Silpa," terangnya.

Diketahui, sisi belanja daerah direncanakan sebesar 1.306.784.118.600 triliun dengan rincian belanja tidak langsung direncanakan sebesar 578.232.194.502 miliar dan belanja langsung direncanakan sebesar Rp 728.551.924.098 miliar. (rif/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO