Selasa, 25 September 2018 22:58

Poligami Tanpa Izin Istri, PNS Bisa Dikenakan Hukuman Disiplin

Senin, 20 Agustus 2018 23:10 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ganda Siswanto
Poligami Tanpa Izin Istri, PNS Bisa Dikenakan Hukuman Disiplin
Heri Hadi Waluyo, S.AP saat ditemui di kantornya.

BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tentang Kepegawaian, ada tiga jenis pelanggaran kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa ditindak, yakni PNS sudah terkena vonis pidana, melakukan poligami tanpa izin istri, dan perceraian.

Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Data Badan kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan BKD Banyuwangi, Heri Hadi Waluyo, S.AP saat ditemui di kantornya, Senin (20/8/2018).

Sedangkan untuk hukuman kedisiplinan, ia menjelaskan ada 3 macam, yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk pelanggaran berat, hukumannya bisa samapai dipecat dari PNS.

"Terkait poligami tanpa izin, kalau pihak istri mengajukan laporan bisa kena hukuman displin dari kantor BKD. Begitu juga terkait proses perceraian, harus mendapatkan rekomendasi Bupati. Nantinya rekomendasi ini diajukan di kantor BKD agar pihak kami bisa memanggil dua belah pihak untuk kami mintai keterangan tekait pemasalahannya itu. Akan kami mediasikan supaya bisa rujuk kembali. Kalau tidak bisa, kami kasih pembinaan saja. Setelah itu kalau pihak kami sudah jelas pokok permasalahanya, baru kami bisa memberikan izin. Kalau tanpa izin kena hukuman disiplin," terangnya.

"Seandainya proses cerai sudah selesai, pihak suami PNS tetap wajib memberi nafkah kepada mantan istri dengan memberikan 1/3 gaji dan apabila anak ikut mantan istri, ia juga wajib memberikan nafkah anak juga sebesar 1/3 gaji bulanannya," jelasnya.

Sedangkan untuk PNS yang sudah kena proses pidana, Herry mengungkapkan pihaknya harus menunggu laporan dari kantor intansi PNS yang bersangkutan.

"Harus dari bawah dulu. Yang bisa mem-BAP (Berita Acara Penyidikan) dulu adalah pimpinan instasinya. Kalau diproses disini (di kantor) langsung, nanti kita salah. Kalau di PTUN kita yang kena. Dan kalau laporan dari pimpinan intansi tersebut sudah dimasukkan ke kantor kami, BAP langsung kami kaji dan kami proses untuk memutuskan hukuman kedisiplinan untuk PNS yang melanggar PP," pungkasnya. (gda/rev)

Suparto Wijoyo
Senin, 17 September 2018 22:10 WIB
Oleh: Suparto Wijoyo*DEMOKRASI sejak mulanya adalah kerumunan yang meneguhkan kekuatan tanda kuasa sedang digumpalkan. Rakyat terlibat langsung untuk mengatur penyelenggaraan negara kota (polis) yang skala kepentingan maupun wilayahnya tidak seleba...
Selasa, 11 September 2018 13:55 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag. . .   ‘Asaa rabbukum an yarhamakum wa-in ‘udtum ‘udnaa waja’alnaa jahannama lilkaafiriina hashiiraan (8).Cukup jelas pesan ayat studi ini, bahwa Allah SWT pasti menyayangi hamba-Nya yang mau be...
Dr. KH. Imam Ghazali Said
Sabtu, 22 September 2018 10:49 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...
Minggu, 16 September 2018 18:57 WIB
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Wisata susur sungai sekarang sudah ada di Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding. Destinasi wisata susur sungai bernama Wisata Tubing ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebuda...