Minggu, 18 November 2018 18:19

Poligami Tanpa Izin Istri, PNS Bisa Dikenakan Hukuman Disiplin

Senin, 20 Agustus 2018 23:10 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ganda Siswanto
Poligami Tanpa Izin Istri, PNS Bisa Dikenakan Hukuman Disiplin
Heri Hadi Waluyo, S.AP saat ditemui di kantornya.

BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tentang Kepegawaian, ada tiga jenis pelanggaran kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa ditindak, yakni PNS sudah terkena vonis pidana, melakukan poligami tanpa izin istri, dan perceraian.

Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Data Badan kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan BKD Banyuwangi, Heri Hadi Waluyo, S.AP saat ditemui di kantornya, Senin (20/8/2018).

Sedangkan untuk hukuman kedisiplinan, ia menjelaskan ada 3 macam, yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk pelanggaran berat, hukumannya bisa samapai dipecat dari PNS.

"Terkait poligami tanpa izin, kalau pihak istri mengajukan laporan bisa kena hukuman displin dari kantor BKD. Begitu juga terkait proses perceraian, harus mendapatkan rekomendasi Bupati. Nantinya rekomendasi ini diajukan di kantor BKD agar pihak kami bisa memanggil dua belah pihak untuk kami mintai keterangan tekait pemasalahannya itu. Akan kami mediasikan supaya bisa rujuk kembali. Kalau tidak bisa, kami kasih pembinaan saja. Setelah itu kalau pihak kami sudah jelas pokok permasalahanya, baru kami bisa memberikan izin. Kalau tanpa izin kena hukuman disiplin," terangnya.

"Seandainya proses cerai sudah selesai, pihak suami PNS tetap wajib memberi nafkah kepada mantan istri dengan memberikan 1/3 gaji dan apabila anak ikut mantan istri, ia juga wajib memberikan nafkah anak juga sebesar 1/3 gaji bulanannya," jelasnya.

Sedangkan untuk PNS yang sudah kena proses pidana, Herry mengungkapkan pihaknya harus menunggu laporan dari kantor intansi PNS yang bersangkutan.

"Harus dari bawah dulu. Yang bisa mem-BAP (Berita Acara Penyidikan) dulu adalah pimpinan instasinya. Kalau diproses disini (di kantor) langsung, nanti kita salah. Kalau di PTUN kita yang kena. Dan kalau laporan dari pimpinan intansi tersebut sudah dimasukkan ke kantor kami, BAP langsung kami kaji dan kami proses untuk memutuskan hukuman kedisiplinan untuk PNS yang melanggar PP," pungkasnya. (gda/rev)

Rabu, 14 November 2018 00:10 WIB
Oleh: Suparto Wijoyo*SUASANA khusuk menyelimuti Jumat malam 9 November 2018 di lorong-lorong kampung, di ruas-ruas musholla, di beranda-beranda langgar, di ruang-ruang masjid, surau ataupun gardu desa. Rakyat membaca doa dengan selingan renungan tent...
Minggu, 18 November 2018 03:20 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag. . .   Wayad’u al-insaanu bialsysyarri du’aa-ahu bialkhayri wakaana al-insaanu ‘ajuulaan (11).Ayat studi ini mengingatkan, betapa watak dasar manusia itu tak sabaran, maunya segera terwujud ap...
Sabtu, 10 November 2018 10:00 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...
Selasa, 06 November 2018 22:28 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - Dua tahun terakhir Kabupaten Madiun mendapatkan penghargaan Anugerah Wisata Tingkat Provinsi Jawa Timur. Pertama anugerah wisata buatan terbaik provinsi diraih Taman Wisata Madiun Umbul Square tahun 2017, menyusul kemudian ...