Donny Ariyanto, Kepala Departemen Humas SKK Migas Jabanusa saat memberikan momento kepada Bupati Trenggalek Emil Dardak. foto: BANGSAONLINE
“Amdal jangan hanya dibikin untuk formalitas, harus yang Gold Standard. Karena apabila Amdal hanya dibuat formalitas dan terbitnya gampang, maka nantinya setelah ada dampak, semuanya angkat tangan,” cetusnya.
“Jadi untuk mengatasi dampak di bekakang, lebih baik ketat di depan,” katanya.
Emil menegaskan akan menerapkan mekanisme tersebut untuk tata kelola migas di Jawa Timur. Hal ini penting, karena Jawa Timur mempunyai cadangan migas terbesar ketiga di Indonesia.
“Saya akan bicarakan dengan Bu Khofifah,” ujar Wakil Gubernur Jatim terpilih ini.
Emil setuju Pemprov harus mengambil peran lebih, sehingga apabila ada dampak sosial di masyarakat harus terlibat atau turun tangan. “Industri migas adalah sektor high risk,” sebutnya.
“Saya ingin memastikan SKK Migas sebagai regulator bisa menjadi mitra yang baik. Pemprov siap duduk bersama dengan SKK Migas dan KKKS,” pungkasnya. (rev/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
