"Terbukti pembagi stiker bukan pendamping PKH, tapi salah satu keluarga penerima manfaat. Sehingga dia tidak dapat disimpulkan sebagai orang yang punya wewenang sebagai pengendali PKH. Sedangkan yang membagi pun bukan bagian dari tim paslon nomor satu," katanya.
Hadi berharap, setelah persoalan ini selesai ke depan semuanya bisa sama-sama saling berkoordinasi dengan baik, lebih hati-hati dan bijaksana dalam mengungkap sesuatu.
"Sebab ini terakit dengan nama baik dan tentu kita tidak boleh ceroboh dalam memutuskan. Ke depan kami berharap hubungan dan sinergitas akan terjalin semakin baik. Jadi semuanya sudah clear, sudah selesai," katanya.
Sementara itu Tony saat ditanya mengapa mengeluarkan rekomendasi tanpa didahului rekomendasi terhadapan tim paslon, dia menyatakan prinsip Panwaslu memastikan semua paslon mendapat perlakuan setara.
"Ketika ada laporan, kemudian ada temuan, kita tetap harus proses sesuai dengan paraturan yang ada. Saya tidak bisa komentar banyak silakan dilihat status tentang laporan (yang tertempel di kaca pintu kantor Panwaslu), biar bahasanya sama dan tidak multitafsir" katanya.
Terkait terlapor yang tak terbukti membagikan stiker, mengapa Panwaslu tetap mengeluarkan rekomendasi sanksi dan pembinaan untuk pendamping PKH?
"Jadi gini, ada program yang seharusnya berjalan sesuai mekanisme tapi tidak sesuai. Itu di Peraturan Bawaslu No 14/2017 mengatakan, ketika ada kesalahan dalam prosedur maka diberikan kepada dinas terkait untuk melakukan pembinaan," jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan hal itu tidak ada kaitannya dengan pidana Pemilu. "Ndak ada, ndak ada (kaitannya dengan pidana Pemilu)," tandasnya.
Namun saat kembali dicecar wartawan terkait dasar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU atas pemberian sanksi administratif, Toni buru-buru menyudahi proses wawancara.
"Sudah ya, sudah. Itu silakan tanya KPU, silakan tanya KPU. Itu KPU yang memutuskan," ujarnya sambil masuk kantor Panwaslu tanpa menjawab pertanyaan lainnya. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
