Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda.
Dan, fakta itu sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. "Ada yang cuma dihonor Rp 150 ribu, 200 ribu hingga 300 ribu per bulan," ungkap politisi PPP asal Manyar ini.
Padahal, kata Huda, rata-rata jam mengajar mereka tak jauh berbeda dengan jam pengajar yang berstatus pegawai negeri. "Ini kan memprihatinkan," paparnya.
Kondisi tersebut, lanjut Huda, kerap menimbulkan para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut mengadu bahkan melakukan demo ke DPRD.
Karena itu, tambah Huda, DPRD Gresik berupaya maksimal agar honor GTT non K2 baik swasta maupun negeri ditambah dan yang belum dapat danggarkan agar juga dapat.
"Dan Alhamdulillah, upaya DPRD Gresik berbuah hasil," papar Sekretaris DPC PPP Gresik ini. "Mudah-mudahan honor yang masih jauh dari layak ini bisa membantu kebutuhan para GTT non K2," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
