Koordinator Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Dedy Sumanto
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Koordinator Komisi III Dedy Sumanto angkat bicara terkait sikap pemerintah dalam menangani Banjir. Dia mengatakan bahwa setiap tahun ada banjir, tugas pemerintah yang meniliti dan membuat strateginya bagaimana menanganinya.
"Banyak aspek bahwa banjir itu bisa terjadi. Semisal gumpalan tanah yang numpuk di sungai, sampah yang tersendat di selokan-selokan, atau debit air tinggi seperti curah hujan besar air laut pasang. Hal itu biasanya yang perlu disiasati, bagaimana sekiranya air tersebut tidak meluap ke kampung, jalan atau lahan pertanian warga," terang Dedy kepada Bangsaonloine.com di kantornya, Kamis (22/2).
BACA JUGA:
Dengan demikian, menurut Dedy, BPBD dan Dinas Pengairan harus saling koordinasi untuk mencegah hal itu. Dia mencontohkan Pemerintah Jakarta dalam penanganan bencana, bahwa sungai yang rawan banjir, pelengsengan sungai dikasih penahan dari beton.
"Disamping itu ada petugas penyedotan air banjir yang kemudian dibuang ke sebuah aliran sungai yang alan dari wilayah banjir," jelasnya.
Adapun bagian tugas pengairan di tiap-tiap cabang harus intens, khususnya yang daerah puncak dataran tinggi. Sebab menurut pengetahuan Dedy di lapangan, salah satu dari penyebab banjir adalah petugas pengairan teledor ngurusi Dam.
"Sehingga saat Dam tidak dibuka, maka air akan menggenang dan meluap keperkampungan atau ke jalan," ungkap Dedy.
Dedy berharap kepada pemerintah kabupaten supaya segera menyelesaikan hal itu. Jangan menunggu itu tugas pemerintah provinsi atau pusat. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. "Masak nangani banjir harus nunggu pemerintah provinsi turun," pungkasnya.
Sementara saat Bangsaonline.com mendatangi Kantor BPBD untuk melakukan konfirmasi, kepala BPBD sedang keliling meninjau lokasi banjir, kata salah satu pembantu yang bertugas di kantornya. (afa/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
