Golkar Desak Dugaan Jual Beli Jabatan dalam P3D di Gresik Diusut Tuntas

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Skandal dugaan jual beli jabatan dalam pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) di sejumlah desa di Kabupaten Gresik terus disorot berbagai pihak.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Gresik meminta agar hal tersebut disusut tuntas. Apalagi pasca adanya laporan dari warga ke kepolisian.

"Dugaan transaksional dalam P3D yang dibiayai dari APBD jelas merupakan bentuk penyimpangan dan bentuk pidana. Sebab, kalau jual beli dalam penerimaan perangkat melalui P3D itu benar adanya, maka merupakan bentuk suap. Makanya, siapa pun yang dipilih karena ada unsur suap harus digugurkan karena terpilihnya jelas cacat hukum," ujar Ketua DPD Golkar  Gresik H. Ahmad Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Selasa(16/1/2018).

Nurhamim mengaku dirinya juga mendapatkan banyak laporan dari masyarakat, khususnya para peserta P3D, terkait dugaan transaksional dalam P3D tersebut. "Bahkan ada indikasi tersistem, tersetruktur, dan massif. Secara logika, seorang kepala desa atau panitia P3D tak akan berani melakukan jual beli kalau gak ada yang menyuruh atau menggerakkannya," paparnya.

Karena itu, Nurhamim mengatakan sangat mendukung langkah warga Desa Banter Kecamatan Benjeng yang melaporkan hal ini ke Polres Gresik. "Itu langkah bagus. Di Desa lain kalau menemukan hal serupa jangan takut melapor. Golkar sangat mensupport agar dugaan jual beli itu diusut dan diungkap sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat, tidak pandang pejabat, harus ditindak," desak politikus asal Kebomas ini.

"Golkar telah menginstruksikan langsung kepada anggota Fraksi di DPRD duduk di Komisi I agar terus mengawal dugaan jual beli jabatan perangkat dalam P3D. Anggota kami di DPRD sudah punya data-data adanya dugaan kecurangan dalam P3D. Golkar bersama empat poros partai lain seperti PAN, PD, PDIP, dan PPP juga siap mengawal," pungkasnya. (hud)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News