SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Jaringan Santri dan Pelajar Nusantara (Jaspenu) mengecam ulah segelintir orang yang mendesak Presiden Joko Widodo agar mengganti Khofifah Indar Parawansa dari Menteri Sosial karena ikut kontestasi Pilgub Jawa Timur.
"Masak Presiden didesak-desak. Mengangkat dan memberhentikan menteri itu hak prerogatif presiden. Apa urusannya ada yang berani kurang ajar mengajari presiden?," ungkap Ahmad Sultoni, Koordinator Jaspenu Wilayah Tapal Kuda kepada wartawan, Selasa (5/12).
BACA JUGA:
- KPU Kabupaten Kediri Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024
- KPU Tetapkan Khofifah-Emil Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih
- Tok! MK Tolak Gugatan Risma-Gus Hans, Khofifah-Emil : Ayo Bersatu Bangun Jawa Timur
- Syukuran Tim Pemenangan Jombang, Khofifah Minta Konsolidasi Berlanjut untuk Pembangunan Jatim
Sulton meminta agar soal mundur tidaknya seorang menteri dari posisinya karena ikut pilgub dikembalikan kepada aturan yang berlaku.
"Kalau tidak tahu aturan tidak usahlah mengada-ada dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Kan tidak ada aturan yang menyebut menteri harus mundur," imbuhnya.
Ia mensinyalir desakan mundur tersebut muncul karena alasan politis dan bentuk persaingan yang tidak sehat dalam Pilgub Jatim.
Menurut Sulton, sikap menyerang Khofifah Indar Parawansa merupakan bentuk kepanikan dari kubu yang tidak siap bersaing dengan fair. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




