Dua petugas Satpol disiagakan di pintu masuk ruang Komisi I DPRD Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
"Mengacu Surat Edaran Gubernur, kalau pejabat daerah melakukan PDLN (perjalanan dinas luar negeri) menggunakan dana APBD, maka harus dilampirkan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran). Sedangkan, kalau PDLN tersebut non-APBD alias biaya pribadi, maka tidak perlu dilampiri RKA. Karena kami pakai biaya pribadi tidak perlu lampirkan RKA," ujarnya kepada Bangsaonline.com.
Namun, saat ditanya bukti izin yang dikeluarkan oleh Gubernur, ia enggan menunjukkannya. Mantan Sekretaris DPRD ini justru menunjukkan SE Gubernur yang berisikan prosedur pengajuan izin PDLN oleh pejabat daerah.
Senada, Wakil Ketua Komisi I Mujid Riduan yang ditunjuk menjadi jubir kepada wartawan juga menyatakan bahwa gathering Bupati Sambari yang digelar di Malaysia sudah ada izin.
"Izinnya dari gubernur berupa izin bagi pejabat daerah. Dan yang lawatan baik bupati maupun kepala OPD kan pejabat daerah," kata Ketua Fraksi PDIP ini.
Namun, saat ditanya bentuk fisik izin yang diberikan Gubernur Jatim, Mujid juga tak bisa menunjukkan. Mujid hanya menyatakan bahwa gathering itu hanya diikuti 86 rombongan, bukan 119 rombongan seperti yang selama ini diberitakan.
"35 pejabat yang berangkat dari Medan itu adalah peserta OL (observasi lapangan) yang melakukan studi ke Malaysia," pungkasnya.
Sekadar informasi, merujuk SE Gubernur Jatim tertanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada bupati/wali kota dan kepala SKPD/OPD di Jatim, bahwa ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam menggelar PDLN.
Salah satu poin dalam SE itu disebutkan bahwa kegiatan PDLN yang diikuti rombongan paling banyak diikuti 5 orang, termasuk pimpinan rombongan, kecuali pendidikan dan pelatihan, perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri, dan delegasi kesenian dalam rangka promosi daerah. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
