Lima Parpol Kompak Desak DPRD Usut Biaya Gathering Pemkab Gresik ke Malaysia

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dugaan bahwa sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta stafnya menggunakan APBD untuk ikut gathering ke Malaysia terus mengundang tanda tanya. Sebelumnya, dugaan ini dilontarkan oleh salah satu pejabat di Pemkab Gresik, bahwa dana APBD yang dipakai untuk mengikuti gathering diambil dari pos dana taktis.

Terkait hal ini, lima parpol di Gresik, yakni PAN, Golkar, PDIP, PPP, dan Partai Demokrat (PD) kompak mendesak DPRD agar mengusut dugaan tersebut.

"Kami mendesak kasus itu diusut tuntas karena telah mencederai kepercayaan masyarakat," ujar Ketua DPD PAN Gresik, Khamsun kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (21/11/2017).

Menurutnya, acara gathering Pemkab ke Malaysia menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap masyarakat. Pasalnyam kepergiaan mereka dilakukan di saat kondisi APBD Gresik kritis.

"Besok (hari ini, red) F-PAN akan gabung bersama F-PG , F-PD , F-PDIP dan F-PPP untuk menyikapi lawatan Bupati bersama ratusan pejabat yang mendapatkan sorotan luas masyarakat," paparnya.

Senada diungkapkan Ketua DPC PDIP Hj. Siti Muafiyah. Ia mengaku telah memerintahkan langsung Sekjen Mujid Riduan selaku ketua fraksi PDIP agar menindaklanjuti dugaan tersebut.

"Kebijakan bupati ini telah membuat kegaduhan di masyarakat. Makanya, DPRD bisa saja menggunakan hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, atau bahkan hak angket sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut," papar politikus asal Kebomas ini.

Selain PAN dan PDIP, sebelumnya PPP, PD, dan Golkar lebih dulu menyoroti gathering tersebut.

"Para pejabat yang ikut itu tidak ada keterkaitan dengan kunjungan yang dilakukan Bupati. Seharusnya kan cukup OPD Disnaker maupun Kesra yang turut serta kalau hanya memenuhi undangan para TKI. Mengapa semua ikut?," cetus politikus asal Manyar ini. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News