A Muhaimin Iskandar. foto: teropong senayan
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Para Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) dikabarkan terbelah menjadi dua kubu dalam menyikapi penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) terhadap Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Drs A Muhaimin Iskandar, MSi. Sebagian setuju, tapi sebagian menolak.
Akibatnya, penganugerahan gelar Doktor HC itu tertunda. Padahal sempat beredar surat undangan berkop Unair bahwa penganugerahan itu akan berlangsung tanggal 25 September 2017 lalu. Ternyata ditunda 3 Oktober 2017.
BACA JUGA:
- Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi Antaralumni dengan Almamater, IKA Unair Australia Diresmikan
- Saksi AMIN Beberkan Kecurangan Pemilu di Sampang: Oknum Polisi Minta Coblos 02 Biar Aman
- Tingkatkan Daya Beli Masyarakat saat Ramadan, Khofifah Gelar Pasar Murah untuk Warga Lumajang
- Rayakan HUT ke-70, GMNI Airlangga Bahas Pragmatisme Gerakan
Di tengah pro-kontra itu, sejumlah dosen dari Departemen Politik Unair merilis sikap yang intinya memberi pertimbangan, baik kepada pihak rektorat maupun Cak Imin – panggilan Muhaimin Iskandar. Mereka antara lain: Kris Nugroho; Airlangga Pribadi; Hariyadi, Ucu Mardianto; Priyatmoko; Dwi Windyastuti; Siti Aminah; Sutrisno; dan Budi Prasetyo. Mereka selain dikenal sebagai dosen senior, juga populer sebagai pengamat politik di Unair.
Sikap mereka yang dirilis ke media ini adalah hasil rapat Departemen Politik pada 15 September 2017. Namun Informasi ini baru disampaikan kepada media pada Jumat (29/9/2017).
”Sikap kami dari dosen ilmu politik pada awalnya adalah mengambil jalan tengah. Kami tidak menerima dan tidak menolak tapi meminta kepada Rektorat untuk mempertimbangkan kembali dan menunda penyerahan (gelar Doktor HC-red) tersebut, sampai Cak Imin memperlihatkan kontribusi beliau pada persoalan multikultural di Jawa Timur. Sehingga dengan demikian, baik Cak Imin, Unair maupun warga mendapat manfaat ,” kata Airlangga Pribadi, salah satu tim pertimbangan dari Departemen Politik Unair.
Menurut dia, pertimbangan itu sudah disampaikan juga kepada Cak Imin. ”Argumen kami ini sudah sempat saya kemukakan ke Cak Imin dan Tim. Dan beliau (Cak Imin) memahami,” kata Airlangga Pribadi yang meraih gelar PhD dari Murdoch University, Perth, Australia, dengan disertasi berjudul “Local Power and Good Governance in Post Authoritarian Indonesia: The Case of Surabaya”.
Ia menegaskan bahwa penundaan tersebut dalam rangka kebaikan semua pihak. ”Penundaan tersebut dalam usulan kami dipertimbangkan dalam jangka waktu 6 bulan. Saya pikir sikap dosen-dosen ilmu politik sudah sangat moderat di balik penolakan dan dukungan,” tegasnya.
Karena itu ia menyayangkan pihak rektorat yang dianggap mengambil langkah tergesa-gesa.
Sebelumnya, Kris Nugroho, salah satu tim pertimbangan dari Departemen Politik, mengatakan, mereka meminta ada keterbukaan dan sitematis dalam pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Cak Imin.
"Apa dasar kelayakan dan prestasinya? Kemudian apa kontribusinya kepada bangsa dan negara? Apa karya besarnya?" tegasnya.
Menurut Kris Nugroho, dari kajian mereka, karya besar dan kontribusi Cak Imin kepada bangsa dan negara belum terlihat.
