”Sikap kami dari dosen ilmu politik pada awalnya adalah mengambil jalan tengah. Kami tidak menerima dan tidak menolak tapi meminta kepada Rektorat untuk mempertimbangkan kembali dan menunda penyerahan (gelar Doktor HC-red) tersebut, sampai Cak Imin memperlihatkan kontribusi beliau pada persoalan multikultural di Jawa Timur. Sehingga dengan demikian, baik Cak Imin, Unair maupun warga mendapat manfaat ,” kata Airlangga Pribadi, salah satu tim pertimbangan dari Departemen Politik Unair.
Menurut dia, pertimbangan itu sudah disampaikan juga kepada Cak Imin. ”Argumen kami ini sudah sempat saya kemukakan ke Cak Imin dan Tim. Dan beliau (Cak Imin) memahami,” kata Airlangga Pribadi yang meraih gelar PhD dari Murdoch University, Perth, Australia, dengan disertasi berjudul “Local Power and Good Governance in Post Authoritarian Indonesia: The Case of Surabaya”.
Ia menegaskan bahwa penundaan tersebut dalam rangka kebaikan semua pihak. ”Penundaan tersebut dalam usulan kami dipertimbangkan dalam jangka waktu 6 bulan. Saya pikir sikap dosen-dosen ilmu politik sudah sangat moderat di balik penolakan dan dukungan,” tegasnya.
Karena itu ia menyayangkan pihak rektorat yang dianggap mengambil langkah tergesa-gesa.
