Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto.
Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2017 mencapai 68,93%. Kemudian pekerja tidak penuh mencapai 6,26% terdiri dari setengah pengangguran 1,23% dan paruh waktu (freelance) 5,03%.
"Angka pengangguran di Jatim mencapai 860 ribu orang. Dari angka itu pengangguran dengan latar belakang pendidikan tidak lulus SD atau lulus SD sebesar 1,24%, lulus SMP 5,25%, lulus SMA 9,24%, lulus SMK 7,10%, lulus diploma 5,01% dan lulusan sarjana (S1) 4,61%," jelas mantan staf ahli Gubernur Jatim ini.
Ia menduga masih tingginya lulusan sarjana yang menganggur karena perguruan tinggi masih jarang yang berani melakukan revitalisasi mulai dari tenaga pengajar, sarana dan prasarananya hingga programnya (fakultas) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Teknologi dunia industri sudah pada generasi 4 (digital) tapi teknologi dunia pendidikan masih generasi 2, makanya perlu revitalisasi dan treatment dunia pendidikan setiap dekade supaya tak ketinggalan terlalu jauh," harap Setiadjit.
Upaya revitalisasi dunia pendidikan, lanjut Setiadjit baru dilakukan oleh Pemprov Jatim hanya di tingkatan SMK dengan membuka doubel track education melalui SMK Mini. Selain itu, pihaknya juga tengah gencar melakukan inovasi padat karya produktif melalui BLK untuk mantan TKI supaya mereka bisa berwirausaha setelah diberikan kursus kewirausahaan di bidang bengkel, servis dan lain sebagainya.
"Tahun ini BLK di Jatim ditargetkan mampu meluluskan 18 ribu orang. Sedangkan tahun 2018 naik menjadi 28 ribu orang meliputi 18 ribu tenaga kerja formal dan 10 ribu TKI purna tugas. Makanya peralatan mobile unit di BLK juga akan ditambah 20 unit lagi dari 50 unit yang sudah dimiliki," imbuhnya.
Di sisi lain persaingan kerja juga kian ketat, sebab banyak tenaga kerja dari luar provinsi lari ke Jatim karena UMK nya tinggi. Akibatnya, tawaran kerja antar provinsi peminatnya juga rendah karena gajinya masih di bawah Jatim. "Ada lowongan kerja ke luar provinsi membutuhkan 25 ribu orang tapi yang terserap hanya 3 ribu," tambah Setiadjit. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
