SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kritikan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi langsung disikapi oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. Gubernur mengakui bahwa angka kemiskinan di Jatim hanya turun 0,08 persen. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur saat ini menfokuskan penurunan angka kemiskinan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas).
"Tidak lagi ditangani tujuh SKPD. Sulit koordinasinya, jadi kalau per sektor ngurusi kemiskinan itu sulit. Jadi fokus Bapemas agar tahu bisa atau tidak,” ujar Soekarwo, Kamis (17/8).
BACA JUGA:
- Di Sidang Paripurna Raperda RUED, Pj Gubernur Jatim Sebut Potensi EBT Capai 188.410 MW
- Stop Buang Air Besar Sembarangan, Pj Gubernur Jatim Ajak 8 Daerah Teken Komitmen Bersama
- 24.423 Siswa Lolos Masuk PTN Jalur SNPB 2024, Pj Gubernur Jatim: Terbanyak Nasional 5 Tahun Beruntun
- Gelar Bazar Ramadan, Pj Gubernur Jatim: Jadi Sabuk Pengaman dan Upaya Stabilkan Harga Bahan Pokok
Pejabat yang akrab disapa Pakde karwo itu mengakui selama ini kemiskinan hanya turun 0,08 persen. Untuk itu diupayakan dengan ditangani Bapemas bisa turun 0,78 persen. “Tahun 2018, kita fokuskan penanggulangan kemiskinan di Madura terutama Sampang,” tandas pejabat asal Madiun ini.
Pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut mengaku ketika dilakukan survei, yang menjadi penyebab kemiskinan tidak turun karena beras sejahtera (Rastra) tidak dibagikan oleh Bulog pada bulan Januari dan Februari. Alasannya saat itu harga beras turun, sehingga menteri pertanian mengistruksikan agar rastranya tidak dibagi dulu.
"Akibatnya orang miskin tidak dapat beras,” ungkap mantan sekdaprov Jatim tersebut
Mantan aktivis GMNI ini menegaskan, untuk menghadapi krisis harus ada inovasi manajemen. “Itu sama naik sepeda motor peteng (gelap), lampu tidak ada pakai kacamata hitam lagi. Itu kan salah,” pungkasnya.