Perekonomian Jatim Membaik, Pendapatan Meningkat

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kondisi perekonomian nasional yang mulai menunjukkan perbaikan dari kondisi awal tahun yang menunjukkan stagnasi, berdampak signifikan terhadap kenaikan indeks tendensi konsumen dan berimbas pada penjualan kendaraan bermotor serta capaian target penerimaan pajak daerah, khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang cukup besar sampai dengan akhir tahun. Hal itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan.

‎Sekretaris Fraksi PKS itu mengungkapkan, perubahan harga jual Bahan Bakar Minyak sebanyak enam kali oleh Pemerintah, sepanjang tahun 2016, membuat harga jual BBM di tahun 2016 lebih rendah 5,05 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

"Angka penjualan kendaraan bermotor meningkat cukup signifikan pada tahun 2016. Hal itu tentunya mendongkrak pajak kendaraan bermotor yang diterima Pemprov Jatim," terang politisi PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu, Senin (19/6).

Irwan melanjutkan, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang tambahan biaya administrasi Buku Pemiliki Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Mutasi Keluar, dan Nopol pilihan di Kantor Bersama Samsat ikut mendongkrak pendapatan pemprov.

"Rasio jumlah Obyek Kendaran Bermotor apabila dibandingkan dengan jumlah aparatur Dinas Pendapatan akan semakin besar," imbuh Irwan.

Pihaknya juga mencatat realisasi PKB lebih Rp 300 Miliar dari target. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, hanya lebih Rp 90 M saja. Selanjutnya BBNKB realisasi tahun 2016 lebih Rp 410 Miliar dari target, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 hanya kisaran Rp 200 Milyar.

"Terakhir PBBKB realisasi tahun 2016 lebih Rp 95 Milyar dari target yang ditetapkan," tandas alumni FISIP Unair tersebut.

‎Irwan menilai sejatinya pendapatan yang diterima oleh Pemprov Jatim bisa lebih tinggi. Namun beberapa faktor mempengaruhi tingkat pendapatan. Di antaranya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

"‎Kalau sejumlah faktor penghambat bisa diatasi, maka pendapatan yang diterima Jawa Timur akan lebih maksimal. Tentunya sosialisasi dan stimulus harus dilakukan oleh pemerintah," pungkas Irwan. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News