NGAWI, BANGSAONLINE.com - DPRD Ngawi mendesak pemkab melakukan langkah percepatan serapan anggaran belanja langsung seiring masih minimnya organisasi perangkat daerah (OPD) melelang kegiatannya. Wakil rakyat meminta Pemkab Ngawi tidak ragu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
‘’Jika masih ada keraguan, kami siap urun rembug. Jika itu tidak cukup gandeng TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah),’’ tegas Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.
BACA JUGA:
- Hanya Dihadiri 20 Anggota DPRD dan Dinyatakan WO, Rapat Paripurna di Ngawi Ditunda
- Cipta Kondisi saat Ramadhan 2023, Polres Ngawi Gelar Rakor Lintas Sektoral
- DPRD Ngawi Minta Bupati Untuk Kaji Ulang Pemotongan Gaji ASN untuk Infaq Melalui Baznas
- Polres Ngawi Bersama Forkopimda Menggelar Jalan Sehat Kebangsaan dan Doa Bersama
Antok, sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko menangkap sinyal kehati-hatian yang dilakukan satuan kerja (satker), di balik belum banyaknya kegiatan yang dilelang, kendati triwulan pertama sudah berlalu. Apalagi dalam penyusunan program pejabat baru tinggal melaksanakannya. Hanya saja Antok tidak ingin hal itu dijadikan alibi.
‘’Hati-hati saja tidak cukup, karena program itu sudah ditunggu masyarakat. Asistensi dan koordinasi harusnya dilakukan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),’’ jelasnya.
Politisi PDIP ini mengatakan, jika keraguan masih menghantui karena dasar pelaksananya masih abu-abu, Antok menyarankan agar menggandeng TP4D. Sebab tim itu dibentuk sejatinya untuk mendorong percepatan serapan anggaran daerah. Antok tidak ingin serapan anggaran kembali terpeleset target di tahun depan.
‘’Arah pembangunan dengan 11 prioritas itu sudah luar biasa, sayang kalau OPD tidak bisa merealisasikan angen-angen bupatinya,’’ katanya.
Antok mengatakan, OPD harus mampu merubah kebiasaannya agar penyerapan anggaran maksimal tidak dilakukan di triwulan ketiga dan keempat tahun anggaran. Jika budaya itu masih dipertahankan, kata dia, mustahil serapan APBD dapat direalisasikan 100 persen. Antok mengaku bakal menagih kesepakatan dari OPD untuk merubah pola serapan anggaran. Khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.